JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Tak Objektif, Pendataan RTLH di Sine Dikeluhkan

Tak Objektif, Pendataan RTLH di Sine Dikeluhkan

193
BAGIKAN

SRAGEN–Warga di sejumlah desa di Kecamatan Sragen mempertanyakan mekanisme pendataan penerima bantuan bedah rumah dari program rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2012. Pasalnya, ada beberapa warga yang dinilai mampu ikut terdata, sebaliknya ada warga yang dianggap tidak mampu justru luput dari pendataan.

Salah satu warga miskin yang luput dari pendataan adalah Mbah Ragil (80), warga Kampung Wonowongso RT 1 RW VIII, Kelurahan Sine, Kecamatan Sragen. Meski rumahnya hanya terbuat dari anyaman bambu, berlantai tanah, dan tidak terdapat ventilasi atau jendela, ia justru tidak ikut menerima bantuan RTLH. Padahal, menurutnya, ada beberapa warga di kampungnya yang sudah terbilang jauh lebih mapan mendapat bantuan RTLH dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) itu.

“Saya terima keadaan ini. Karena untuk menuntut macam-macam saya tidak berani. Kalau diberi saya terima, tetapi kalau tidak ya saya terima,” kata Mbah Ragil ketika ditemui di rumahnya, Sabtu (19/1).

Sementara itu Wakil Ketua RW 5, Kampung Gambiran, Kelurahan Sine, Suparno (46), menyatakan di wilayahnya ada beberapa warga yang tidak mendapat bantuan perbaikan rumah. Ia juga merasa bingung mengapa warga yang rumahnya tergolong RTLH tidak mendapat bantuan, sedangkan warga yang rumahnya lebih bagus malah mendapat bantuan. Ia berharap pemerintah memprioritaskan rumah yang mau ambruk untuk mendapat bantuan RTLH.

“Seharusnya pemerintah memprioritaskan rumah yang mau ambruk. Saya harap bantuan diutamakan kepada orang yang membutuhkan,” kata Suparno.

Terpisah, Lurah Sine, Joko Hendang Murdono, mengatakan tidak masuknya warga miskin dalam program RTLH itu sudah di luar wewenang kelurahan maupun Pemkab. Menurutnya, tugas kelurahan hanya mengusulkan data dari RT ke Pemkab dan tidak punya wewenang untuk intervensi apapun terkait warga yang menerima. “Yang melakukan survei kelayakan itu langsung dari tim Kemenpera, kami tidak punya wewenang. Untuk tahun 2012 ada 35 warga yang tidak lolos, semua juga kami usulkan kembali tahun 2013 ini,” ujarnya.

Wardoyo