JOGLOSEMAR.CO Daerah Karanganyar 1.532 Verifikator Independen Jamkesmas Ancam Mogok Kerja

1.532 Verifikator Independen Jamkesmas Ancam Mogok Kerja

329
BAGIKAN
Jamkesmas
Jamkesmas

KARANGANYAR—Sebanyak 1.532 orang verifikator independen program Jamkesmas se-Indonesia mengancam akan melakukan aksi mogok kerja. Pasalnya, ribuan tenaga kontrak di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tersebut tidak diikutsertakan dalam Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) tahun depan.

Koordinator Jawa Tengah Ikatan Verifikator Independen Jamkesmas (IVIJ), Santoso Arie Winarto mengatakan dengan tidak diikutsertakannya para verifikator independen Jamkesmas ke dalam BPJS akan menimbulkan pengangguran baru. “Mengapa semua pegawai Askes dan Jamsostek diikutsertakan ke BPJS, tetapi yang Jamkesmas tidak? Padahal program Jamkesmas dimasukkan ke BPJS berdasarkan UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS,” tegas Santoso saat Rapat Koordinasi IVIJ di Tawangangu, Minggu (24/2).

Santoso menerangkan, hal tersebut sangat merugikan para verifikator Jamkesmas yang sejak tahun 2008 menjadi pegawai kontrak Kemenkes. Ia juga menyayangkan sejauh ini para verifikator independen Jamkesmas tidak memiliki status kepegawaian yang jelas. “Bahkan dari Kemenkes pun tidak ada jaminan kepastian, kami ini seperti apa nanti,” jelasnya.

Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya dengan menggelar pertemuan dengan Menteri Kesehatan dan juga Komisi IX DPR RI. Selain itu, Santoso juga mengaku pihaknya juga telah mengirimkan surat ke Presiden RI. “Kami sudah mengirimkan surat secara serentak kepada Presiden SBY untuk menanyakan status kami dengan adanya UU BPJS. Sudah kami kirim minggu lalu,” terangnya Santoso.

Pihak IVIJ, lanjut Santoso, akan menunggu jawaban dari Presiden SBY selama dua minggu sejak mengirimkan surat tersebut. Ia berharap agar Presiden SBY memberikan perhatian serius terkait isi dari UU BPJS itu. “Jika tidak direspons maka kami di seluruh Indonesia akan mogok kerja. Yang berarti tidak akan ada rumah sakit yang mendapat klaim Jamkesmas,” ancamnya.

Santoso menambahkan, seluruh verifikator independen tersebut ditempatkan di 1.134 rumah sakit yang tersebar di 400 kabupaten/kota di 33 provinsi. “Kami tetap akan melakukan audit sesuai tugas kami, memverifikasi klaim Jamkesmas. Namun kami tidak akan menandatangani klai Jamkesmas dari rumah sakit tersebut. Itu berarti tidak akan ada rumah sakit yang dapat mencairkan klaim Jamkesmas,” terangnya.

Muhammad Ikhsan