JOGLOSEMAR.CO Daerah Boyolali Aksi Pungli dan Premanisme di Pasar Cepogo Dikeluhkan

Aksi Pungli dan Premanisme di Pasar Cepogo Dikeluhkan

636
BAGIKAN
Jogloemar|Ario Bhawono PUNGLI PASAR- Aktivitas pedagang Pasar Sayur Cepogo, Senin (18/2). Saat ini kondisi pasar ramai diisukan adanya praktek Pungli dan premanisme.
Jogloemar|Ario Bhawono
PUNGLI PASAR- Aktivitas pedagang Pasar Sayur Cepogo, Senin (18/2). Saat ini kondisi pasar ramai diisukan adanya praktek Pungli dan premanisme.

BOYOLALI –Praktek Pungutan Liar (Pungli), intimidasi, serta premanisme di Pasar Sayur Cepogo dikeluhkan sebagian masyarakat setempat. Mereka mendesak supaya Paguyuban Pekerja Pasar Sayur Cepogo (P3SC) dibubarkan karena dinilai melegalkan praktik-praktik tersebut.

Sugianto, warga Cepogo mengungkapkan banyak intimidasi maupun Pungli yang terjadi di Pasar Cepogo. Pungli tersebut di antaranya biaya keamanan, parkir, dan biaya kebersihan. “Total bisa mencapai Rp 12.000 per lapak,” ungkap dia, Senin (18/2). Selain Pungli, ia juga mengaku sering mendapatkan intimidasi dan ancaman.

Menurut Sugianto, sebelumnya dirinya merupakan wakil ketua kelompok ojek Cepogo. Namun dengan dibangunnya Pasar Sayur Cepogo, kelompoknya tergusur kelompok baru yakni P3SC. Dengan adanya P3SC tersebut, dirinya dan sejumlah tukang ojek lainnya tidak lagi bisa bekerja.

Pihaknya sudah mengadukan hal ini ke lurah pasar maupun ke Wakil Bupati Agus Purmanto, namun hingga saat ini menurut dia belum ada tindak lanjutnya. Sementara dirinya serta tukang ojek lainnya butuh pekerjaan. “Kami minta supaya P3SC dibubarkan,” kata dia.

Keluhan sebagian masyarakat ini ditanggapi sejumlah LSM yang kemudian mendirikan Posko Pengaduan di timur Pasar Cepogo. Hartanto, Koordinator Posko di sela-sela deklarasi mengungkapkan, Posko tersebut didirikan untuk menampung aspirasi pedagang maupun masyarakat yang merasa ditarik Pungli maupun diintimidasi. “Adanya Pungli dan intimidasi membuat masyarakat tidak nyaman, pasar ini dibangun supaya membawa berkah untuk rakyat tetapi malah dimanfaatkan oleh segelintir orang,” ujar dia.

Keberadaan P3SC menurut Hartanto memaksa warga yang akan bekerja di pasar untuk mengikuti aturan P3SC. Jika tidak mau menjadi anggota, warga dilarang menggunakan fasilitas pasar ataupun berdagang di sana.  Sementara menurut dia, menjadi anggota P3SC warga diharuskan membayar Rp 2 juta – Rp 5 juta per orang, ditambah berbagai pungutan lain seperti iuran anggota dan iuran keamanan.

Terpisah, Wahyudianto, Koordinator P3SC, membantah paguyubannya melakukan aksi premanisme. Menurut dia keberadaan P3SC adalah untuk memperjuangkan kesejahteraan anggotanya, termasuk dengan cara melakukan pembatasan supaya tidak membludak dan tidak sebanding dengan pekerjaan yang tersedia. Saat ini lanjut dia, terdapat 250 anggota P3SC yang tersebar di sejumlah devisi yakni keamanan, parkir, bongkar muat, tukang ojek, MCK, kebersihan.

“Kalau tidak dibatasi akan membludak, imbasnya pendapatan akan merosot,” ungkap dia.

Sedangkan untuk menjadi anggota, diakuinya ada tarikan Rp 300.000- Rp 500.000. Namun tarikan tersebut bukan paksaan tetapi kesepakatan karena digunakan untuk membeli atribut seragam, maupun kebutuhan lain untuk operasional P3SC, termasuk di dalamnya dana sosial.

Agung Setiawan, anggota P3SC bagian keamanan menambahkan, tidak ada Pungli di pasar. Terkait pungutan keamanan, menurut dia hanya berlaku bagi pedagang yang meninggalkan barang di pasar saat malam. “Itupun berdasarkan kesepakatan, soalnya kalau tidak dijaga rawan hilang,” kata dia.

Ario Bhawono