JOGLOSEMAR.CO Foto Bakul Galabo: Terbitkan SHP!

Bakul Galabo: Terbitkan SHP!

430
GALABO SOLO-Sejumalah pengunjung tengah menikmati suasana Gladag Langen Bogan (GALABO) Solo, Kamis (10/1). Pedagang Galabo menunggak pembayaran ritribusi sebesar Rp.89 Juta. Joglosemar|Budi Arista Romadhoni
GALABO SOLO-Sejumalah pengunjung tengah menikmati suasana Gladag Langen Bogan (GALABO) Solo, Kamis (10/1). Pedagang Galabo menunggak pembayaran ritribusi sebesar Rp.89 Juta. Joglosemar|Budi Arista Romadhoni

PASAR KLIWON-Pedagang kuliner malam Gladag Langen Bogan (Galabo), Pasar Kliwon, Solo, mendesak UPTD Kawasan Kuliner menerbitkan surat hak penempatan (SHP) shelter untuk mereka.

Tanpa SHP, para pedagang merasa tidak nyaman berjualan, karena tidak memilik payung hukum untuk shelter yang mereka tempati. ”Kami minta SHP segera diterbitkan. Biar pedagang yang berjualan di Galabo merasa nyaman dan aman,” ujar Ketua Paguyuban Galabo, Agung Wahyu Hidayat, Rabu (27/2).

Tanpa SHP, mereka khawatir, payung hukum penempatan shelter tak kuat. Karena hanya mengacu pada Perwali 15 tahun 2011 tentang SOTK UPTD Kawasan Kuliner. ”Kalau PKL siang kan malah jelas ada Perda-nya. Nah, masak pedagang malam hanya Perwali saja. Kami minta transparansi mengenai aturan hukum yang mengatur di dalamnya,” katanya.

Desakan penerbitan SHP itu, kata Agung, sudah disampaikan ke Kepala UPTD Kawasan Kuliner, Agus Siswuryanto. Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda realisasi penerbitan SHP shelter tersebut. ”Kami tunggu janji itu. Biar kami tidak khawatir saat ditanya SHP dari instansi lain,” terang Agung.

Agung mengatakan, permintaan SHP merupakan keinginan semua pedagang kuliner malam. Dalam rapat dengan UPTD Kawasan Kuliner beberapa waktu lalu, sambung Agung, sudah membahas banyak hal terkait kemajuan pedagang malam.

”Seperti, mulai 1 Maret disepakati uang jasa dari internal pedagang per malam yang semula Rp 15.000 turun menjadi Rp 9.000. Adapun rinciannya, untuk membiayai pengelolaan sebesar Rp 900.000 kali lima orang/bulan. Untuk karyawan Rp 600.000 kali 10 orang/bulan. Listrik per bulan Rp 1 sampai Rp 1,5 juta,” terang Agung.

Pedagang kuliner malam lainnya, Umar, mengeluhkan pembiayaan PDAM yang dirasa berat. ”Sejak Januari, setiap shelter masing-masing ada satu meteran PDAM. Tiap satu shelter dibebani biaya Rp 71.000, padahal penggunaan air kurang dari 10 meter kubik. Kita maunya per grup shelter satu meteran, bukan satu shelter satu meteran,” jelas Umar.

Terpisah, Kepala UPTD Kawasan Kuliner, Agus Siswuryanto, siap memenuhi keinginan pedagang.  ”Mengenai penerbitan SHP mungkin tahun ini. Asalkan, jangan sampai SHP diperjualbelikan,” paparnya. Ronald Seger Prabowo

BAGIKAN