Banyak PNS Diintimidasi Atasan

Banyak PNS Diintimidasi Atasan

268
ilustrasi
ilustrasi

LAWEYAN- Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN), menyatakan, masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) di sejumlah instansi diintimidasi atasannya. PNS yang kena intimidasi diminta berani melapor ke Ombdusman.

Demikian disampaikan Hendrumel Panjaitan, Asisten Deputi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN), dalam diskusi publik bertajuk Pengaduan Dalam Mewujudkan Stabilitas Penyelenggaan Pelayanan Publik, di Solo Inn Hotel, Selasa (19/2).

”Secara peraturan memang tidak diperbolehkan para pegawai negeri diintimidasi. Apalagi, memecat PNS yang sudah berkompeten di bidang kerjanya,” kata Hendrumel, kemarin.

Jika harus memecat pegawai, kata dia, penggantinya harus yang lebih berkompeten. Tujuannya, agar proses kebijakan birokrasi di suatu daerah tetap lancar. Sebaliknya, jika ada penyimpangan di sektor birokrasi, PNS didorong untuk berani mengadukan ke Ombudsman atau lembaga di bawahnya.

Baca Juga :  Perbaikan Loji Gandrung, Rumdin Walikota Solo, Telan Rp 2,3 Miliar

”Nanti, ada yang menindak tegas mengenai hal tersebut. Sanksinya bisa bermacam-macam sesuai penyimpangannya, bisa ringan hingga berat. Jadi, kalau penyelenggara publik menyimpang bisa mendapatkan sanksi tegas,” katanya.

Sanksi tegas itu, lanjut dia, bisa saja dikenakan pada Bupati, Walikota maupun Gubernur yang melanggar kebijakan. Aturannya mengacu pada PP Nomor 6 Tahun 2011. Di aturan itu, tiap daerah diminta lebih transparan dalam pengelolaan anggaran.

”Maka dari itu, kita akan mendorong UU Aparatur Sipil Negara (ASN) digedok.  UU itu mengatur tentang kebijakan aparatur negara. Saat ini, masih dibahas dalam rapat di DPR RI,” imbuh dia.

Baca Juga :  Puluhan Mobil Hias dan 750 Peserta Bakal Tampil Semarakkan Pawai Pembangunan di Solo

Diskusi itu digelar Pattiro Surakarta, yang mengundang Perwakilan Komunitas Mitra Pattiro dari Monev Serengan dan sejumlah mahasiswa, serta warga.

Direktur Pattiro Surakarta, Andwi Joko Mulyanto, mengatakan, publik perlu tahu penanganan aduan kebijakan publik. Menurutnya, regulasi birokrasi di Solo harus dipertegas. Karena, selama ini regulasi cepat berubah dan informasi yang disebar ke masyarakat masih minim. “Contohnya, informasi pengajuan akta kelahiran,” ucapnya.

Fariz Fardianto

BAGIKAN