BEM se-UNS Tuntut Transparansi UKT

BEM se-UNS Tuntut Transparansi UKT

542
AKSI DEMO-Sejumlah mahasiswa gabungan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sebelas Maret (UNS) menggelar aksi demo di depan kampus mereka, Solo, Jumat (1/2). Dalam aksinya mahasiswa menuntut SK UKT (uang kuliah tunggal) segera dikeluarkan oleh rektor. Joglosemar|Budi Arista Romadhoni

SOLO- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Bersama Kementerian Dalam Negeri Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Universitas Sebelas Maret (UNS) menuntut kampus transparan terhadap pengelolaan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Mereka mengadakan aksi damai di Boulevard UNS, Jumat (1/2).

Mereka memasang MMT “Menolak Lupa SK Uang Kuliah Tunggal, Transparasi Harga Mati” di gerbang UNS. Aksi yang bertema Menolak Lupa SK Uang Kuliah Tunggal, Transparasi Harga Mati ini meminta adanya Surat Keterangan (SK) sebagai payung hukum kebijakan yang sudah dilaksanakan sejak tahun ajaran 2012. Selain, itu mereka juga mengharapkan adanya transparansi dana, karena adanya UKT mempengaruhi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang pengelolaan tidak jelas.

“Saat ini UNS sudah memberlakukan UKT selama satu semester. Padahal SK-nya atau dengan kata lain tidak ada payung hukum baru berdasarkan Surat Edaran (SE) dari Dikti. Ini menghambat sosialisasi kebijakan baru ini,” ungkap Alqan Presiden BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNS.

Transparansi mengenai pembayaran UKT pun tidak jelas. Mahasiswa angkatan 2012 tidak paham dengan sistem yang telah diberlakukan untuk mereka. Padahal selisih angka yang dibayarkan oleh mereka sangat banyak. Alqan sendiri memberikan contoh untuk Program Studi (Prodi) Pendidikan Fisika memiliki selisih nilai Rp 1,75 juta.

Pihak birokrat kampus pun dianggap bermain-main dengan ini. Sudah tiga kali dilaksanakan audiensi antara Rektorat dengan BEM tapi tidak pernah ada jawaban tentang UKT, baik SK sebagai payung hukum maupun transparansi dana.

Gabungan BEM se-UNS ini mengharapkan segera ada SK UKT agar mempermudah sosialisasi kebijakan dari Dikti kepada khalayak. “Aksi ini juga mengingatkan seluruh warga UNS untuk melakukan transparansi tanpa pandang bulu sesuai dengan perintah Rektor yang telah memberlakukan sistem itu di UNS,” ungkap koordinator aksi lapangan Arif.

Sementara itu, Pembantu Rektor II Bidang Administrasi, Keuangan dan Kepegawaian UNS, Prof Jamal Wiwoho  ketika dihubungi wartawan enggan berkomentar mengenai aksi BEM yang mempertanyakan transparansi  UKT.  Rahayu Astrini

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR