BI Solo: Tudingan Pengacara Untung Wiyono Pencemaran Nama Baik

BI Solo: Tudingan Pengacara Untung Wiyono Pencemaran Nama Baik

378
ilustrasi

SOLO—Tudingan pengacara mantan Bupati Sragen Untung Wiyono, Dani Sriyanto, yang menyatakan bahwa pimpinan Bank Indonesia (BI) Cabang Solo layak dijadikan tersangka dalam kasus korupsi kas daerah Sragen 2011, dianggap sebagai pernyataan gegabah. Bahkan, tudingan itu bisa disebut sebagai perbuatan pencemaran nama baik.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BI Solo, Doni P Joewono. Ia mengatakan, yang memiliki wewenang untuk menentukan seseorang itu menjadi tersangka atau tidak adalah polisi atau jaksa. “Atas pernyataan pengacara Untung Wiyono itu, saya bisa menuntut balik. Namun saya memilih tidak memperpanjang masalah. Karena saya tahu pasti ia tidak paham masalah perbankan. Kebetulan Saya sudah konsultasi dengan bagian hukum BI pusat di Jakarta dan disarankan untuk tidak menggugat,” terang Doni saat menggelar jumpa pers di kantornya, Kamis (7/2).

Menurut Doni, BI tidak mengurusi tentang siapa yang mengajukan kredit dan dipakai untuk apa. Semua itu menjadi ranah perbankan yang bersangkutan. Selain itu, ia menilai fakta pencairan uang kas daerah Sragen sebesar Rp 11 miliar yang menjadi jaminan kredit di BPR Djoko Tingkir tidak bisa dipakai untuk novum (bukti baru) dalam pengajuan peninjauan kembali (PK) kasus Untung ke Mahkamah Agung (MA).

Sebab eksekusi uang Rp 11 miliar sudah sesuai dengan mekanisme. Surat perjanjian kredit antara BPR Djoko Tingkir dengan Pemkab Sragen menyatakan, jika kredit macet maka bank bisa mengeksekusi jaminan. “Pihak BPR Djoko Tingkir juga tidak salah. Karena yang mereka lakukan sudah sesuai dengan hak dan kewajibannya. Ibaratnya, kalau kita kredit di bank dengan jaminan rumah. Kalau kredit tersebut tidak dibayar, maka rumah akan disita oleh bank,” jelas Doni.

Kemudian Doni juga mengakui telah mengeluarkan dua surat terkait pencairan deposito kas daerah Pemkab Sragen yang dijadikan agunan di BPR Djoko Tingkir. Surat pertama tertanggal 27 Juli 2011 menjawab surat direksi BPR Djoko Tingkir tanggal 17 Juli 2011. Surat kedua, 30 Juli untuk menjawab surat Bupati Sragen tanggal 23 Juli. Pada intinya, isi kedua surat jawaban itu sama, yaitu untuk menyelamatkan BPR Djoko Tingkir. “Dan tanpa balasan surat dari BI pun, BPR Joko Tingkir bisa langsung mengeksekusi deposito yang digunakan jaminan tersebut,” ujar Doni. Dwi Hastuti

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR