JOGLOSEMAR.CO Daerah Karanganyar BKD Mulai Lacak Tenaga Honorer “Siluman”

BKD Mulai Lacak Tenaga Honorer “Siluman”

314
BAGIKAN
ilustrasi

KARANGANYAR–Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar mulai menelusuri keberadaan tenaga honorer “siluman” di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) karena keberadaannya bertentangan dengan PP No 48 Tahun 2005. Di PP tersebut secara tegas menyatakan bahwa pemerintah daerah dilarang merekrut tenaga honorer sejak tahun 2005.

Kepala BKD Karanganyar, Larmanto, mengatakan pihaknya tengah merancang langkah khusus untuk melakukan penelusuran di seluruh instansi pemerintahan yang ada di Karanganyar. “Kami tetap akan melakukan penelusuran ke seluruh instansi pemerintah hingga ke kelurahan ataupun sekolah-sekolah. Walaupun itu bukanlah hal mudah dan perlu waktu yang tidak singkat,” ungkapnya, Selasa (12/2).

Menurut Larmanto pihaknya juga akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar. Hal itu sesuai dengan instruksi Bupati Karanganyar Rina Iriani, di mana keduanya diminta segera membentuk tim khusus untuk melakukan pengecekan lebih lanjut.

“Ini akan kami cermati dengan serius untuk mengungkap tenaga honorer yang di luar dari yang diperbolehkan. Sebab sesuai dengan aturan yang berlaku, pengangkatan tenaga honorer itu tidak lagi diperbolehkan sejak tahun 2005,” terangnya.

Namun demikian, Larmanto masih belum dapat memastikan kapan pastinya upaya penelusuran terhadap tenaga honorer “siluman” itu selesai. Ia hanya dapat berjanji bila hal itu segera dilakukannya dalam waktu dekat ini. “Setelah berkoordinasi dengan Sekda, upaya ini tentu segera kita lakukan, tanpa perlu menunggu lama lagi. Yang jelas secepatnya akan kami lakukan,” tegasnya.

Sebelumnya, Bupati Karanganyar, Rina Iriani menegaskan meminta semua SKPD agar menghentikan perekrutan tenaga honorer karena selain melanggar peraturan pemerintah, juga membebani anggaran daerah. Rina juga khawatir dengan masa depan tenaga honorer yang direkrut tersebut karena masa depannya menjadi tidak pasti.

“Kalau tetap dipaksakan nanti kasihan para tenaga honorernya. Mereka menjalankan tugas sebagaimana pegawai negeri pada umumnya, namun gajinya rendah. Kalau terus dibiarkan nanti akan menimbulkan gejolak,” ungkap Rina.

Muhammad Ikhsan