JOGLOSEMAR.CO Daerah Sukoharjo Bupati: BPS Lakukan Kesalahan Fatal

Bupati: BPS Lakukan Kesalahan Fatal

377
BAGIKAN
Bupati Sukoharjo – Wardoyo Wijaya

SUKOHARJO- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo Badan Pusat Statistik (BPS) Sukoharjo telah melakukan kesalahan fatal dalam pendataan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Pasalnya, BPS tidak menggunakan sistem door to door (rumah ke rumah), sehingga 9.000 kartu dikembalikan kepada pemerintah pusat akibat ada kesalahan data.

Ribuan kartu itu dikembalikan karena salah sasaran. Bukan hanya tidak ditemukan alamatnya, namun ada yang telah meninggal dunia tetap dimasukkan data. Tak sedikit pula Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga mendapatkan kartu tersebut.

“Kalau door to door, kesalahannya tidak akan sampai lima persen. Lha ini kok besar sekali sampai menyentuh angka 9.000 kartu. Berarti sangat dimungkinkan pendataan tidak sampai ke satu per satu rumah di Sukoharjo. Itu kesalahan yang sangat fatal,” kata Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, Jumat (1/2).

Lantaran banyaknya kartu yang tidak tepat sasaran, pihaknya mendapatkan sejumlah protes dari warga Sukoharjo. Warga memprotes lantaran kondisi ekonomi yang benar-benar miskin tidak mendapatkan kartu Jamkesmas. “Tapi yang kaya malah dapat. Kalau dibandingkan dengan pendataan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sukoharjo, tidak ada 30 persen warga miskin yang masuk ke data BPS,” ujar dia.

Kendati ada pengembalian ribuan kartu, Sukoharjo mendapatkan tambahan kuota Jamkesmas sebanyak 53.000. Oleh karena itu, pihaknya berharap BPS bekerja lebih profesional dengan menggunakan sistem door to door.

 Sementara itu, tokoh masyarakat Weru, Wahyono mengaku sejumlah RT dan RW di wilayahnya mendapatkan protes dari warganya. Masyarakat miskin mempertanyakan kenapa tidak mendapatkan kartu Jamkesmas. ”RT dan RW pun bingung menjelaskan,  pasalnya mereka tidak ikut melakukan pendataan. Ya karena data itu berasal dari BPS. RT dan RW tidak tahu menahu,” kata Wahyono.

Kepala BPS Sukoharjo,  Mukhayin mengaku tidak mengenai secara detail kartu yang dikembalikan lantaran salah sasaran. “Kami bekerja sesuai prosedur dan tidak sekadar copy paste. Kami melakukan update data pada pertengahan 2011 lalu. Pendataan juga tidak didasarkan pada KTP,” katanya.

Murniati