Disomasi, Rudy Tak Gentar

Disomasi, Rudy Tak Gentar

379
Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo
Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo

BALAIKOTA-Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo (Rudy), tidak gentar menghadapi somasi warga Ngemplak Sutan Mojosongo. Proses relokasi yang dijalankan Pemkot, katanya, sudah sesuai aturan, dan dia tidak korupsi.

”Silakan saja kalau mau melayangkan somasi. Tidak ada larangan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan haknya dalam hukum,” ujar Rudy, Selasa (19/2).

Reaksi walikota itu sebagai jawaban atas somasi warga Ngemplak Sutan, sebagaimana diberitakan Joglosemar, Selasa (19/2). Dalam pemberitaan itu, seorang warga bernama Arif Sahudi, menyomasi walikota dengan tuduhan, Pemkot tidak membangunkan fasilitas umum dan fasilitas sosial dan rumah relokasi. Selain itu, Pemkot juga dia tuding belum memberikan sertifikat hak milik untuk warga, padahal sudah tiga tahun menempati lahan relokasi.

Menurut Rudy, warga di Ngemplak Sutan itu, awalnya merupakan warga bantaran Bengawan Solo yang ada di Pucangsawit. Kemudian, direlokasi Pemkot dengan membentuk kelompok kerja (Pokja). Soal fasilitas yang dipersoalkan, Rudy, mengatakan, Pemkot hanya menyediakan fasilitas jalan dan saluran.

Baca Juga :  Proyek Kabel Bawah Tanah PLN Area Solo Ditarget Kelar Tahun Ini

Untuk fasilitas tempat ibadah, dan fasilitas bermain anak-anak memang tidak disediakan. ”Fasilitas yang disediakan hanya jalan dan saluran. Di luar itu, tidak ada fasilitas lain,” katanya. ”Jadi silakan saja kalau melakukan somasi. Tidak melakukan korupsi itu saja yang lebih penting.”

Sedangkan soal sertifikat yang sebelumnya dituding warga belum diberikan, Rudy justru mempertanyakan sertifikat yang mana yang dimaksudkan. Pasalnya, Pemkot merasa sudah memberikan sertifikat untuk warga relokasi.

”Warga yang belum mendapatkan sertifikat, mungkin belum membangun rumah. Padahal, uang sudah diterima. Kasus seperti itu memang ada di lapangan,” katanya. Dugaan lain, lanjut dia, warga relokasi yang belum dapat sertifikat, masih tersangkut masalah.

Seharusnya, sertifikat sudah ada di tangan warga. Terlebih, di tempat relokasi lainnya sudah banyak warga yang mendapatkan sertifikat. Bahkan, sertifikat warga kebanyakan dijadikan agunan di bank untuk meminjam uang yang dipakai untuk membangun rumah. ”Sertifikat yang bermasalah, baru dikembalikan pada pemiliknya, jika sudah melakukan pembangunan,” tegasnya.

Baca Juga :  Puan Ingatkan Pentingnya Revolusi Mental

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas P3A-KB), Hasta Gunawan, mengatakan, dari pengecekan di notaris, memang ada beberapa warga yang belum melunasi pengurusan sertifikat tanah.

Kata Hasta, saat warga pindah, sudah diberikan uang  Rp 12 juta untuk tanah dan mengurus sertifikat hak milik (SHM). Selain itu, warga juga diberi uang Rp 8,5 juta untuk membangun rumah.

”Kalau soal fasilitas umum, diberikan dana Rp 1,8 juta/warga, untuk membangun fasilitas itu. Pengelolaannya lewat Pokja. Jadi kalau sekarang dipersoalkan fasilitas umumnya yang belum lengkap, bukan salah Pemkot,”  katanya.

Muhammad Ismail

 

BAGIKAN