JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Distribusi Raskin Solo Salah Sasaran

Distribusi Raskin Solo Salah Sasaran

291
BAGIKAN RASKIN – Petugas kelurahan memindahkan beras miskin (Raskin) yang akan dibagikan kepada warga di Aula Kelurahan Kadipiro, Solo, Jumat (8/2). Joglosemar/Abdullah Azzam

LAWEYAN- Penyaluran beras miskin (Raskin) diakui Sekda Pemkot Solo, Budi Soeharto banyak yang kurang tepat sasaran. Kondisi itu, disebabkan oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang kurang valid dan update.

Sementara itu, banyaknya pengurangan penerima Raskin, Pemkot menggagas pengalihan Raskin ke beras premium.  ”Dari penyaluran, banyak yang tidak tepat sasaran. Orang yang sudah berkecukupan justru mendapatkan, sedangkan orang seharusnya mendapatkan malah tidak terdaftar,” ungkap Sekda Budi Suharto, kepada wartawan, Sabtu (9/2).

Menurutnya, persoalan Raskin dipicu data yang kurang update. Kata Sekda, perekonomian seseorang itu bisa cepat berubah. Sehingga pendataan penerima Raskin dan program bantuan lainnya, sebaiknya dilakukan lebih cepat dari biasanya.

”Idealnya, pendataan itu dilakukan dua tahun sekali. Jangan lima tahun, karena bisa saja orang yang paginya miskin terus malamnya dapat hadiah kemudian jadi kaya,” ujar Budi mengibaratkan.

Ditanya penyusutan kuota Raskin untuk warga Solo, sehingga ada 5.886 rumah tangga sasaran (RTS) yang tidak dapat Raskin, katanya, bukan karena faktor peningkatan perekonomian warga. Dia menyebut, penyusutan kuota Raskin itu, karena ada penghematan yang dilakukan PEMERINTAH pusat.

Caranya, dengan mengurangi subdisi bahan bakar minyak (BBM) dan Raskin. ”Saya mendapatkan informasi dari salah seorang dan dapat dipertanggungjawabkan, bahwa pengurangan ini (kuota Raskin) bukan karena peningkatan perekonomian warga, melainkan adanya penghematan,” ucapnya.

Budi tetap akan mengusahakan warga yang tak dapat Raskin bisa mendapatkannya kembali. Salah satunya dengan program beras premium.  Untuk pengadaan beras premium, Pemkot akan menggunakan dana APBD. “Bagaimana proses pemberiannya? Untuk treatment-nya akan dirumuskan walikota.”

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Solo, Supriyanto, mendesak Pemkot berkomunikasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna mencari data akurat penerima Raskin. “Saya kira ini hanya persoalan data yang  kurang akurat. Sampai-sampai, jumlah warga yang tidak menerima Raskin mencapai 5.000 lebih. Pemkot harus koordinasi dengan BPS,” ujarnya, Minggu (10/2).

Dalam pendataan nanti, katanya, Pemkot harus mencari tahu kenapa jumlah warga yang tidak menerima Raskin sebanyak itu. ”Ini hanya masalah pendataannya saja. Setelah didata, baru diusulkan ke Pemerintah Pusat sebagai penerima Raskin,” katanya. Ari Purnomo | Ari Welianto

BAGIKAN