JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen DPU Desak Camat Stop Semua Penambangan

DPU Desak Camat Stop Semua Penambangan

473
BAGIKAN

Semua Backhoe Galian C Tak Berizin

Sampai detik ini DPU belum pernah menerbitkan satu izin pun bagi semua backhoe dan proyek galian C yang beroperasi di 10 titik di beberapa kecamatan.

POLEMIK DAN UPETI- Keberadaan mesin back hoe di lokasi penambangan tanah urug di lahan milik warga Karangtalun, Tanon memicu polemik dan kontroversi salah satunya terkait setoran upeti ke pihak perangkat desa setempat.  Wardoyo
POLEMIK DAN UPETI- Keberadaan mesin back hoe di lokasi penambangan tanah urug di lahan milik warga Karangtalun, Tanon memicu polemik dan kontroversi salah satunya terkait setoran upeti ke pihak perangkat desa setempat. Wardoyo

SRAGEN—Kabid Pengairan Penambangan dan Energi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sragen, Ashari menegaskan semua aktivitas penambangan galian C yang menggunakan alat berat backhoe di wilayah Kabupaten Sragen tidak memiliki izin. Oleh karenanya, pihaknya meminta para camat yang wilayahnya terdapat penambangan tersebut, segera menghentikan operasional galian C tersebut.

Menurut Ashari, hingga kini DPU melalui bidang yang ditanganinya belum pernah mengeluarkan izin operasional untuk penambangan dengan alat berat. Menurut pengamatan di lapangan, setidaknya ada sekitar 10 titik galian C dengan alat berat di beberapa kecamatan yang nekat beroperasi.

Di antaranya di Desa Trombol Kecamatan Mondokan, di Bukit Gunung Tugel Kecamatan Sambirejo, di Kedungupit, kemudian Mojorejo Kecamatan Karangmalang. Tidak hanya itu, empat titik backhoe juga terdeteksi beroperasi di wilayah Gondang dan masing-masing satu titik di wilayah Desa Tanggan Kecamatan Gesi dan satu lagi di Kecamatan Tangen. Dan yang terakhir, di wilayah Bukit Karangtalun Kecamatan Tanon yang belakangan memicu pro kontra di kalangan warga serta pengelola.

“Silakan dinilai sendiri, bagaimana status operasional mereka. Yang jelas sampai detik ini, DPU belum pernah menerbitkan satu izin pun bagi semua backhoe dan proyek galian C tersebut,” papar Ashari, Senin (25/2).

Padahal, katanya, mengacu Surat Edaran (SE) Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, pada Maret 2012 lalu semua daerah diminta menghentikan sementara izin usaha pertambangan (IUP) untuk segala bentuk eksplorasi. Imbauan penghentian izin itu berlaku sampai pihak daerah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertambangan Minerba sebagai tindak lanjut UU No 4/2009. Untuk Sragen diperkirakan akhir tahun 2013 ini sudah memiliki Perda yang drafnya sudah diajukan ke DPRD itu.

Ashari menegaskan karena realitanya belum mengantongi izin legal dari DPU dan belum terbit Perda, pihaknya agak kesulitan jika harus menertibkan semua backhoe ilegal itu. Oleh karenanya, dirinya meminta camat selaku pemangku wilayah bisa segera bertindak tegas untuk menghentikan operasional semua backhoe yang ada di wilayah masing-masing. Wardoyo