DPU: Galian C Karangtalun Tak Berizin

DPU: Galian C Karangtalun Tak Berizin

355

Camat Didesak Hentikan Proyek

Pihak DPU merasa belum pernah mengeluarkan izin operasional untuk pengelola backhoe di Karangtalun, sehingga praktik penambangan galian C di lahan warga itu ilegal.

POLEMIK DAN UPETI- Keberadaan mesin back hoe di lokasi penambangan tanah urug di lahan milik warga Karangtalun, Tanon memicu polemik dan kontroversi salah satunya terkait setoran upeti ke pihak perangkat desa setempat.  Wardoyo
POLEMIK DAN UPETI- Keberadaan mesin back hoe di lokasi penambangan tanah urug di lahan milik warga Karangtalun, Tanon memicu polemik dan kontroversi salah satunya terkait setoran upeti ke pihak perangkat desa setempat. Wardoyo

SRAGEN—Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sragen menyatakan penambangan galian C di wilayah Desa Karangtalun, Kecamatan Tanon layak untuk ditutup karena memang belum mengantongi izin operasional. Sementara, sebagian warga di sekitar jalan masuk proyek dan pengusaha lama yakni CV Sumber Pangan, meminta pihak kecamatan dan DPU segera menutup operasional backhoe milik pengusaha yang baru untuk menghindari konflik yang lebih luas.

“Camat dan desa harus segera menutup operasional backhoe yang baru didatangkan tiga hari lalu. Kalau kami yang dirugikan karena sudah buat kontrak dengan warga tiba-tiba digusur sepihak, mestinya mereka juga harus dihentikan karena indikasinya juga belum punya izin. Daripada nanti timbul ekses negatif yang lebih besar dengan warga,” ujar Endro Wahyono (37), pengelola backhoe milik CV Sumber Pangan didampingi pemilik CV itu, Tugimin, Jumat (22/2).

Baca Juga :  Sindikat Perampok dan Pembunuh Mayat di Alaska Kedawung, Sragen Ternyata Bukan Jaringan Sembarangan. Pelaku, Aksi dan Korbannya Lintas Daerah

Endro mengungkapkan, desakan penghentian backhoe yang baru juga datang dari warga Kedung, Dukuh Pilangsari dan Tegalrejo yang merasa sudah mendapat kompensasi atas penggunaan jalan ketika proyek masih dikelolanya. Pemilik CV Sumber Pangan, Tugimin juga mengatakan pihaknya merasa sangat dirugikan dengan penggusuran backhoe-nya yang baru berjalan enam bulan, padahal kontrak dengan petani berdurasi lima tahun. Ia juga mengaku saat menandatangani pernyataan pengalihan usaha dua malam lalu, dirinya dalam kondisi setengah dipaksa.

Kabid Pengairan DPU Sragen, Azhari mengatakan hingga kini pihaknya merasa belum pernah mengeluarkan izin operasional untuk pengelola backhoe di Karangtalun yang kini memantik polemik itu. Oleh karenanya, praktik penambangan galian C di lahan warga itu masuk kategori liar alias ilegal dan layak dihentikan. “Sesuai aturan, semua bentuk penambangan termasuk galian C harus berizin dan yang mengeluarkan izin itu DPU. Tapi untuk galian C di Karangtalun itu kami belum pernah mengeluarkan izinnya,” ujarnya.

Baca Juga :  Satu Lagi Tersangka Sindikat Rampok Pembunuh Sopir di Alas Karet Kedawung, Sragen Ditangkap. Temuan Barang Buktinya Mengejutkan

Terpisah, Camat Tanon, Sardjoko mengatakan sebenarnya sudah ada pertemuan antara warga, pengelola yang lama dan yang baru perihal penandatanganan kesepakatan pengambilalihan usaha. Pertemuan di kantor kecamatan beberapa hari lalu dan di dalam kesepakatan juga mencakup soal ganti rugi pengelola baru terhadap pengelola lama.

Dia juga mengatakan tidak ada intimidasi atau penggusuran sepihak terhadap pengelola lama untuk menyerahkan usaha itu. Namun saat ditanya soal perizinan, Sardjoko mengaku memang kedua pengusaha sama-sama tidak berizin. Sehingga seandainya diminta ditutup, maka pihaknya siap untuk menutupnya. Wardoyo

BAGIKAN