Harta Untung Tak Kunjung Disita

Harta Untung Tak Kunjung Disita

156

Keseriusan Kejati Dipertanyakan

Semestinya Kejati lebih responsif dengan membentuk tim, melacak aset, serta mengupayakan penyitaan harta terpidana untuk memenuhi kewajiban mengganti kerugian negara.

Untung Wiyono
Untung Wiyono

SRAGEN—Sejumlah pihak mempertanyakan langkah dan keseriusan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah dalam menjalankan putusan pidana pengembalian kerugian negara RP 10,5 miliar dalam perkara korupsi kas daerah (Kasda) yang melibatkan terpidana mantan Bupati Sragen, Untung Wiyono. Hal itu dilontarkan menyusul belum adanya upaya signifikan dari Kejati meskipun Untung sudah menjalani hukuman badan lebih dari satu bulan, terhitung sejak penyerahan dirinya 14 Januari 2013 lalu.

Koordinator Divisi Monitoring Kinerja Aparat Penegak Hukum, Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng,  Eko Haryanto mempertanyakan langkah Kejati yang hingga kini belum juga melakukan penyitaan harta Untung.

“Kalau sampai satu bulan lebih belum ada langkah, patut dipertanyakan keseriusan Kejati untuk mengupayakan pengembalian kerugian negara. Padahal, salah satu bunyi putusan MA jelas menyebut Untung diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 10,5 miliar. Jika uang pengganti tidak dibayar dalam tempo satu bulan, maka harta bendanya dapat disita atau jika hartanya tak cukup maka dijatuhi pidana penjara empat tahun,” ujarnya, kemarin.

Senada, pakar hukum UNS, Dr Pudjiyono juga memandang sebenarnya esensi vonis pidana korupsi tidak hanya pada pembalasan hukuman badan, namun juga bagaimana mengembalikan uang negara yang sudah dikorupsi. Oleh karenanya, dalam kasus Kasda Sragen, semestinya Kejati lebih responsif dengan membentuk tim, melacak aset, serta mengupayakan penyitaan harta terpidana untuk memenuhi kewajiban mengganti kerugian negara.

“Sebenarnya vonis UU korupsi sudah cukup bagus. Media cukup kencang menyoroti, masyarakat juga, tapi problemnya aparaturnya atau penegak hukum yang mengeksekusi itu kadang malas dan tidak mau repot,” urainya.

Padahal, menurutnya, pengejaran uang pengganti adalah bagian untuk menekan serta mengembalikan kerugian negara. Sebaliknya, dengan menyandarkan pada pilihan terpidana untuk menjalani hukuman subsider, hal itu sama halnya kian menambah kerugian negara yang harus menanggung makan terpidana selama di penjara.

Sementara, Kasie Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Jateng, Eko Suwarni mengatakan hingga kini memang belum ada pernyataan dari terpidana, apakah sanggup membayar denda dan uang pengganti atau tidak. Namun saat ditanya langkah-langkah selanjutnya, termasuk soal kemungkinan penyitaan harta, ia enggan berkomentar. “Tunggu laporannya dulu,” ujarnya. Wardoyo

 

BAGIKAN