Hukum Pelaku Pungli, Rudy Ogah Tiru Jokowi

Hukum Pelaku Pungli, Rudy Ogah Tiru Jokowi

311
Walikota Solo

BALAIKOTA-Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo (Rudy), mengaskan mutasi bagi oknum camat dan lurah pelaku Pungli surat waris, menunggu hasil rekomendasi Eselon II dari Provinsi Jawa Tengah turun.

Dia tidak mau meniru gaya Joko Widodo (Jokowi)–Walikota Solo yang kini jadi Gubernur DKI Jakarta–, yang mencopot beberapa pegawainya yang bermasalah. ”Tidak akan seperti itu(gaya Jokowi), karena saya ini sudah buat visi dan misi untuk  menghasilkan kebaikan. Kenapa harus mengubah tatanan semua birokrasi?,” katanya, Jumat(15/2).

Menurutnya, yang perlu dia lakukan cukup memindahkan pejabat yang dinilai tidak baik saja. ”Jokowi di sana sebagai gubernur baru, wajib membuat terobosan. Kalau saya itu kan hanya melanjutkan,” ucapnya.

Baca Juga :  GP Anshor Nyatakan Siap Kawal Perppu Ormas

Kembali ke sanksi pelaku Pungli, kata Rudy, untuk mengisi posisi jabatan struktural harus ada pelantikan.”Nama pejabat untuk mengisi kekosongan jabatan Eselon II dari Provinsi belum turun. Kalau Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sudah dipanggil ke Semarang, maka segera kelihatan hasilnya,” ujarnya.

Dia menegaskan, mutasi camat dan lurah wewenang penuh walikota. Rudy berujar, jika sudah ada sanksi penurunan pangkat, tetapi yang bersangkutan masih dalam eselon, tetap harus ada pelantikan. Kecuali yang dimutasi staf, tidak masalah.”Soal kapan waktu eksekusinya, tunggu dari Baperjakat Provinsi,” katanya.

Baca Juga :  Menilik Antusias Siswa Ikuti Ekstrakurikuler Pramuka, Kreativitas Pembina Jadi Salah Satu Kunci

Ditanya lelang jabatan seperti yang digagas Jokowi di DKI, Rudy berujar, itu sudah ada aturannya. Hanya saja, lelang jabatan itu hanya ada di Provinsi. Di tingkat bawah, tidak ada. “Kalau regulasinya nyambung tidak ada persoalan, jika Pemkot melakukan lelang jabatan,” paparnya.

Rudy melanjutkan, bupati dan walikota, hanya jabatan politik. Artinya, pejabat setingkat itulah yang membawa visi dan misi saat maju sebagai calon pemimpin dalam Pilkada. ”Kalau bicara lelang jabatan, tidak tahu visi dan misi kepala daerahnya akan jadi blunder bagi kepala daerah yang bersangkutan,” imbuh dia.

Muhammad Ismail

 

BAGIKAN