JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Investor Diberi Celah Danai Klewer

Investor Diberi Celah Danai Klewer

175
BAGIKAN
Pasar Klewer

BALAIKOTA-Pemkot Solo membuka pintu lebar bagi pihak ketiga untuk bekerjasama membangun  Pasar Klewer. Pasalnya, Pemkot tak sanggup membiyai revitalisasi Pasar Klewer yang butuh Rp 300 miliar.

Sekda Solo, Budi Suharto, mengatakan, pembiayaan revitalisasi Pasar Klewer tidak mungkin dibebankan sepenuhnya pada APBD. ”Tidak menutup kemungkinan, pembiayaan revitalisasi Pasar Klewer Pemkot mengandeng kerjasama dengan pihak ketiga,” ujar Budi, Kamis (7/2).

Wacana itu, kata Budi, bukan bermaksud mendahului siapa pun. Dia hanya melihat perkembangan pemerintahan ke depan, di mana APBD tidak sanggup membiayai revitalisasi Pasar Klewer sendirian.

Menurutnya ada beberapa opsi untuk membiayai proyek revitalisasi pasar tekstil terbesar se-Jawa Tengah itu. Yakni dari APBD murni, non-APBD atau menggandeng pihak ketiga. ”Pemkot masih terbuka lebar dengan menggandeng tangan dan bermitra dengan siapapun untuk membangun  Pasar Klewer,” katanya.

Sekda sadar, wacana menggandeng pihak ketiga bisa memunculkan kehawatiran bagi pedagang dan pihak terkait. Kekhawatiran itu, contohnya, jika pasar dikelola pihak ketiga nantinya ada monopoli dalam jual beli kios, tarif retribusi jadi naik dan sebagainya.

Berbagai kekhawatiran itu, akan jadi pertimbangan Pemkot untuk mencegah hal itu. Dia menegaskan, kalau pun nantinya wacana itu teralisasi, pihak ketiga tetap dicegah agar tidak masuk ke ranah tersebut.

”Semua fasilitas umum yang ada di pasar tetap di bawah kendali pemerintah. Seperti penentuan tarif yang memberatkan dan sebagianya akan kita jaga jangan sampai terjadi,” ujarnya.

Kata Budi, Pemkot harus realistis dalam merevitalisasi Pasar Klewer. Apalagi dananya cukup fantastis, yakni Rp 300 miliar. Terlebih, kebutuhan kota dari berbagai bidang ada skala prioritas yang butuh perhatian.

Selain opsi menggandeng investor,  ada kemungkinan Pemkot mencari sumber pembiayaan dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) bagian Kementerian Kuangan. ”Kita harus melihat kemampuan bayar kita, kapasitas keuangan Pemkot. Jangan sampai Walikota memimpin meningalkan utang bagi Walikota selanjutnya. Ini sudah ada aturan di UU,” imbuh dia. Sementara Itu, Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto, berpendapat, Pemkot harusnya membereskan dulu masalah internal pasar. Selama ini masih ada polemik pro dan kontra revitalisasi pasar yang muncul dari kubu pedagang.

”Jangan bicarakan yang lebih jauh dulu mengenai revitalisasi. Tapi bagaimana Pemkot bisa menyelesaikan pro dan kontra di kubu pedagang,” ujarnya. Dia minta Pemkot tidak menutup mata, masih ada pedagang yang masih mempersoalkan feasibility study (FS) atau studi kelayakan.

Bahkan, detail enginering design (DED) juga dipersoalkan salah satu kubu pedagang. ”Ini kan jelas tidak lazim. Masak FS saja masih terjadi pro kontra DED-nya sudah jadi lengkap dengan desain dan anggarannya yang diperlukan. Hasil FS itu kan menjadi bahan pertimbangan tindak lanjut DED,” katanya.

DPRD, katanya, siap membantu  memediasikan pedagang dan Pemkot. ”Bagian-bagian yang menjadi persoalan belum tersentuh. Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) jangan menutup mata soal itu,” imbuh dia. Muhammad Ismail | Ari Welianto