JOGLOSEMAR.CO Pendidikan Akademia Kampanye Politik dan Jejaring Sosial

Kampanye Politik dan Jejaring Sosial

567
BAGIKAN

Kampanye melalui jejaring sosial tidak hanya menjamah masyarakat secara umum saja, namun juga harus menggiring kaum terpelajar yang berpengaruh di masyarakat sebagai seorang pemimpin opini.

STRATEGIS–Jejaring sosial bisa menjadi media strategis bagi Partai Politik untuk kampanye, terutama bagi masyarakat yang melek teknologi. Tim UIN Suka

Seiring dengan berkembangnya zaman, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi terus merajai sebagian besar kehidupan masyarakat. Salah satu wujudnya ialah eksistensi internet yang dapat menghubungkan seluruh lapisan penggunanya dalam ruang lingkup yang luas, baik antarkota, negara bahkan dunia. Munculnya jejaring sosial yang bisa menjadi wadah komunikasi bagi penggunanya, dinilai menguntungkan pada aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang politik. Target partai politik  juga terpenuhi lebih maksimal, karena selain menggunakan cara konvensional, Partai Politik (Parpol) juga dapat mengaampanyekan calonnya melalui jejaring sosial yang dijamah banyak orang, seperti Facebook, Twitter atau Youtube.

Fenomena ini mengingatkan kita pada lingkar cerita terpilihnya Presiden AS, Barrack Obama, yang berhasil menjaring simpatisan dengan kampanye melalui Facebook. Meskipun Facebook  bukan satu-satunya faktor kemenangan Obama, setidaknya cara ini terbukti efektif untuk menyampaikan pesan politik. Di Indonesia, video parodi yang diunggah di Youtube berhasil mencuri perhatian rakyat Jakarta untuk menaruh simpatinya kepada Jokowi sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub 2012 lalu. Pembawaan humor yang ringan pada parodi lagu What Makes You Beautiful dari One Direction setidaknya dapat menaikkan citra pasangan Jokowi dan Ahok.

Anggota DPRD Jawa Tengah, A Budhi Indarto, SE berpendapat bahwa jejaring sosial  merupakan sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan politik, misalnya seperti program-program partai ataupun profil dari si calon pemimpin itu sendiri. “Pencitraan dan pengenalan partai kepada masyarakat sangat cocok melalui media sosial, karena bisa menjangkau seluruh rakyat baik di kota maupun desa. Efisiensi waktu dan dana dalam menjaring simpatisan tentunya menguntungkan. Kendalanya, di Indonesia tidak semua orang melek internet,” tutur alumni Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang ini.

Hal serupa diungkapkan oleh Rahmawati, salah satu mahasiswi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Rahma menuturkan bahwa keefektifan jejaring sosial  sebagai jalur kampanye dapat dilihat dari seberapa besar simpatisannya. “Tapi sebagai masyarakat kita harus lebih kritis, jangan terpaku di jejaring sosial saja. Harus punya banyak referensi, bisa jadi apa yang kita lihat hanya pencitraan semata,” imbuhnya, baru-baru ini.

Berbicara seberapa besar peran jejaring sosial dalam penentuan kemenangan sebuah Parpol, sebenarnya terletak pada kualitas dari pengguna jejaring sosial tersebut. Kampanye melalui jejaring sosial tidak hanya menjamah masyarakat secara umum saja, namun juga harus menggiring kaum terpelajar yang berpengaruh di masyarakat sebagai seorang pemimpin opini.

Pemimpin opini dapat memperkuat suara yang terbentuk di masyarakat. “Partai politik memakai media sosial untuk berkampanye karena partai tersebut tahu dan peka siapa saja sasarannya. Ketika sasarannya ada yang menjadikan jejaring sosial sebagai bagian dari kehidupan mereka, hal tersebut dianggap sebagai hal potensial. Jadi jejaring sosial memang merupakan inovasi dalam kampanye, dan itu baik. Tapi kenapa tidak semua menggunakan itu, ya melihat siapa dulu sasarannya,” ujar Hasrul Hanif , SIP, MA, Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Penyampaian pesan politik melalui media sosial tentunya menimbulkan efek langsung yang menunjukkan persepsi masyarakat terhadap objek. Persepsi baik dan buruk bisa diterima, bahkan persepsi bertentangan yang menimbulkan kontroversi. Intinya, lanjut Hasrul, dalam media sosial, sesuatu yang privat dapat mengalami publikasi yang sangat besar. “Efek yang terjadi memang lebih  cepat. Jejaring sosial bisa membuat orang menjadi terkenal, tapi terkenal belum tentu electable, sambung Hasrul.

Mengenai perseteruan-perseteruan yang terjadi akibat kampanye melalui media sosial, sebenarnya hal tersebut dapat menjadi pendidikan politik bagi masyarakat yang mencerna informasinya. Hasrul menjelaskan bahwa kontroversi terjadi dengan sendirinya, namun tetap ada etika-etika yang harus diperhatikan, yaitu etika formal dan etika sosial. “Etika formal adalah undang-undang yang ada, misalnya Undang-Undang IT. Sedangkan etika sosial adalah penilaian masyarakat. Intinya, masyarakat Indonesia itu tidak menyukai kandidat yang terlalu berambisi,” tutup Hasrul. Tim UIN Suka