Kandidat Sekda dan Kepala DPPKAD Masih Misterius

Kandidat Sekda dan Kepala DPPKAD Masih Misterius

329

SRAGEN—Pasca terisinya kekosongan jabatan di eselon II dan III tanggal 30 Januari 2013 lalu, hingga kini tinggal dua kursi jabatan yang belum terisi yakni Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD). Sama halnya dengan proses mutasi sebelumnya yang selalu tertutup rapat, hingga kini kandidat pengisi dua jabatan bergengsi di Pemkab Bumi Sukowati itu pun juga masih misterius.

BUPATI SRAGEN – AGUS FATCHUR RAHMAN

“Tunggu saja nanti kalau sudah saatnya akan tahu. Saat ini tahapannya masih berjalan,” papar Bupati Sragen, Agus Fatchur Rahman saat dicegat wartawan di halaman Setda, akhir pekan lalu.

Agus mengatakan, untuk jabatan Sekda sejauh ini memang masih dalam proses di Baperjakat Provinsi. Seperti pernyataan sebelumnya, menurutnya, sejumlah nama sudah diajukan dan memang sempat ada revisi karena ada calon yang berkas administrasinya harus diperbaiki. Hanya saja, soal identitas calon yang berebut kursi panas ini, ia enggan membeberkan.

Baca Juga :  Meriahnya Peringatan HUT RI 2017 Kecamatan Gondang. Desa Gondang Kampiun Bola, Tegalrejo Juara K3

Begitu pula saat ditanya soal latar belakang calon Sekda, apakah dari pejabat lokal Sragen atau luar Sragen, Agus juga tidak bersedia menyampaikan. Pihaknya hanya menggaransi jika tahapan sudah selesai, pasti akan diumumkan kandidat terpilihnya.

Selain Sekda, untuk kandidat kepala DPPKAD yang hingga kini juga masih kosong, Agus juga belum berkenan membicarakan. Untuk diketahui, hingga kini jabatan kepala DPPKAD masih diampu oleh Sekretaris DPPKAD, Untung Suhartono yang didaulat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPPKAD.

Di sisi lain, proses mutasi dan promosi jabatan eselon II tanggal 30 Januari menuai kritikan. Salah satu tokoh Sragen, Saiful Hidayat menyoroti adanya sejumlah pejabat yang nekat dipromosikan menduduki jabatan kepala satuan kerja (Satker) meskipun masa kerjanya tinggal beberapa bulan. Menurutnya, meski menjadi hak prerogatif bupati, pengangkatan pejabat usia senja itu dipandang tidak efektif karena tidak ada satu tahun.

Baca Juga :  Siswi SMK Sragen Korban Pencabulan Lahirkan Bayi. Minta Pelaku Dihukum Berat

Tidak hanya itu, naiknya sejumlah pejabat yang sempat bermasalah juga dianggap melukai hati rakyat dan justru merepotkan pemerintahan. Salah satu nama yang ia soroti adalah Wahyu Widayat yang diangkat menjadi Kepala Badan Diklat dari Staf Ahli Bupati. Padahal, menurut catatannya, rekam jejak yang bersangkutan saat menjabat Kepala BKD dianggap sangat buruk. “Selain mengangkat 1.700 Job Training (JT) yang kemudian dihapus karena ilegal, kepemimpinannya di BKD dulu kan juga banyak menjadi sasaran demo, karena hampir semua kebijakan yang berkaitan dengan kepegawaian waktu itu termasuk rekrutmen CPNS selalu tidak lepas dari nuansa uang dan kepentingan,” ujarnya.

Wardoyo

 

BAGIKAN