JOGLOSEMAR.CO Daerah Boyolali Kartu Jamkesda Jamkesmas Invalid Ditarik

Kartu Jamkesda Jamkesmas Invalid Ditarik

266

Ia juga berharap agar masyarakat Boyolali tidak khawatir, mengingat saat ini pelayanan kesehatan di Boyolali sudah digratiskan

Jamkesmas

BOYOLALI- Menyusul laporan masyarakat tentang banyaknya penerima kartu Jamkesmas dan Jamkesda yang tidak tepat sasaran, maupun fiktif, kartu jaminan kesehatan tersebut akan segera ditarik. Sekda Boyolali Sri Ardiningsih, mengakui pihaknya juga sudah menerima laporan banyaknya kartu Jamkesmas maupun Jamkesmas yang tidak tepat sasaran.

Meski demikian hingga saat ini pihaknya belum mengetahui jumlah total kartu yang tak tepat sasaran tersebut. “Soalnya baru dibagikan kemarin, memang ada informasi ada yang tidak tepat sasaran, tetapi fakta kuantitatifnya kami belum menerima,” terang Sekda, Jumat (8/2). Menurut Sekda, kartu Jamkesmas maupun Jamkesda yang tidak tepat sasaran akan ditarik dan diverifikasi ulang. Ia juga berharap agar masyarakat Boyolali tidak khawatir, mengingat saat ini pelayanan kesehatan di Boyolali sudah digratiskan. Dijelaskannya, selama warga yang memiliki KTP Boyolali bersedia dirawat di kelas III di rumah sakit milik Pemkab Boyolali, maka pengobatannya dijamin gratis. “Jadi tidak usah khawatir, selama di kelas III akan digratiskan,” jelas dia.

Terkait kartu Jamkesda yang ditarik, menurut dia dapat segera dialihkan ke masyarakat lainnya yang berhak, yang belum mendapatkan kartu. Namun untuk kartu Jamkesmas yang ditarik, pihaknya hanya bisa mengusulkan kembali ke pusat. Hal ini dikarenakan program Jamkesmas merupakan program pusat dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sehingga meskipun ada sisa kuota, namun kartu Jamkesda tidak bisa dialihkan untuk mengisi kuota yang kosong tersebut.”Kami hanya bisa mengusulkan saja untuk diproses ulang, karena itu dari pusat,” kata dia.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Komisi IV DPRD Boyolali menerima laporan banyaknya kartu Jamkesmas maupun Jamkesda yang tidak tepat sasaran. Semestinya, kartu tersebut diterima oleh warga miskin. Namun sebaliknya, banyak kalangan pengusaha, PNS/TNI, maupun karyawan BUMD yang malah menerima kartu kesehatan tersebut. Tak hanya itu, banyak pula kartu dengan identitas fiktif maupun penerima yang bersangkutan ternyata sudah meninggal atau pindah, tetapi tetap mendapatkan kartu. “Kami juga banyak menerima laporan kartu ganda,” ungkap Agus Wiyono, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Boyolali. Ario Bhawono

BAGIKAN