Kasus Kepemilikan Tanah di Paranggupito : Warga Minta Tanah Dikembalikan

Kasus Kepemilikan Tanah di Paranggupito : Warga Minta Tanah Dikembalikan

693

Warga ingin tanah balik lagi semua ke warga seperti dulu.”

Bejo

Warga Dringo, Gunturharjo

MINTA KEJELASAN-Perwakilan warga pesisir Kecamatan Paranggupito di tiga desa seusai bertemu Sekda Wonogiri Budiseno, Selasa (12/2. Mereka menanyakan kejelasan tindak lanjut kepemilikan tanah PT Batik Keris. Joglosemar | Eko Sudarsono

WONOGIRI-Sebanyak 41 perwakilan warga dari Desa Gunturharjo, Gudangharjo, dan Paranggupito di Kecamatan Paranggupito mendatangi Bupati Wonogiri, Selasa (12/2). Didampingi LPH Yaphi Solo, warga yang tergabung dalam Paguyuban Petani Paranggupito meminta agar tanah seluas 336 hektare yang dibeli PT Batik Keris pada 1989 itu dikembalikan kepada mereka.

Permintaan itu karena sejak 1995, PT Batik Keris tak lagi memenuhi kewajiban membayar PBB dan sejak saat itu pula warga yang membayar hingga kini. Apalagi, sebagian warga belum menerima secara penuh uang ganti rugi.

Kuasa hukum dari LPH YAPHI, Hery Hendroharjuno mengatakan sebenarnya tanah tersebut tak perlu dijadikan tanah telantar lalu diubah status menjadi tanah negara. Sebab hal itu justru merugikan petani karena tidak semua tanah akan kembali ke warga. “Kalau sudah jadi tanah negara pasti ada pembagian porsi berapa persen ke negara dan berapa persen ke warga. Ini bisa membuat tidak lagi warga berhadapan dengan PT Batik Keris, tapi justru warga berhadapan dengan pemerintah,” jelasnya seusai pertemuan yang diwakili Sekda Budiseno di Ruang Graha Personalia BKD.

Baca Juga :  Ratusan Mantan Pejuang Peringati Hari Veteran di Istana Parnaraya

Inti kedatangan mereka hanya ingin mengetahui sejauh mana Pemkab menyelesaikan persoalan ini. Dalam pertemuan itu, menurutnya Sekda memberikan dua opsi. Pertama, dengan status tanah negara tadi dan opsi kedua melakukan mediasi tanah agar bisa kembali semua ke warga.

“Sebenarnya simpel, negara tinggal menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah warga yang dulu dirampas paksa. Dulu semua ada sertifikatnya, tapi diambil paksa oleh calo saat itu dan tanah dihargai murah. Sulitnya mencari data karena semua calo, perangkat desa dan kecamatan saat itu kini sudah meninggal,” lanjut dia.

Baca Juga :  Bersenggolan Dengan Truk Dump, Mahasiswa Tewas di Jalur Ngadirojo-Purwantoro

Menurutnya, dulu warga yang menolak melepas tanahnya, diintimidasi. Baik dianggap komunis maupun diberikan alasan bahwa bumi, air, dan udara adalah milik negara.

Bejo (46) warga Dusun Dringo, Gunturharjo mengatakan warga tetap ingin agar semua tanah kembali ke petani seperti dulu. “Warga ingin tanah balik lagi semua ke warga seperti dulu. Toh sejak lama warga juga yang bayar PBB meski namanya masih PT Batik Keris,” terang dia.

Bupati Danar Rahmanto mengatakan hingga saat ini proses masih berlanjut. Koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional juga masih terus berjalan. “Pihak PT Batik Keris juga menyatakan siap untuk ikut menyelesaikan. Butuh proses,” kata dia.  Eko Sudarsono

BAGIKAN