Kasus Pungli Surat Waris : Oknum Lurah-Camat Diambang Sanksi

Kasus Pungli Surat Waris : Oknum Lurah-Camat Diambang Sanksi

373

LOJI GANDRUNG-Tim penjatuh sanksi Pemkot Solo, bersiap memberikan sanksi bagi oknum camat dan lurah yang terbukti menarik pungutan liar (Pungli) dari warga yang mengurus surat waris.

Kendati demikian, Walikota FX Hadi Rudyatmo mengisyaratkan tidak akan mencopot lurah dan camat yang terlibat dalam kasus itu. ”Masih menunggu kajian Inspektorat. Untuk sanksinya nanti akan ditentukan dalam rapat Tim Penjatuh Sanksi yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) Budi Suharto,” kata walikota, di Loji Gandrung, Sabtu (2/2).

Rudy–sapaan akrab walikota–, menegaskan, penarikan uang yang dilakukan oknum camat dan lurah dalam kasus itu, masuk kategori Pungli. Karena, tidak ada aturan baik di Perda maupun Perundangan lainnya, yang menetapkan nominal Rp 150.000 untuk mengurus surat waris itu.

Baca Juga :  Pemkot Mutasi Puluhan PNS Pekan Depan, Ini Penjelasan Walikota

”Tidak ada aturan yang mengharuskan untuk membayar itu. Kalau itu dikatakan Pungli yang memang benar Pungli,”  ucapnya.

Dia juga mementahkan klaim oknum camat dan lurah yang selama ini menyatakan, tarikan Rp 150.000 untuk mengurus surat waris itu sebagai kesepakatan bersama.”Tidak ada kesepakatan bersama (konsensus). Karena memang,  Kecamatan dan Kelurahan tidak boleh menarik pungutan,” ujarnya. Porsi camat dan lurah, katanya, hanya sebatas mengetahuinya saja.

Ditanya klaim oknum lurah dan camat yang menyatakan penarikan biaya itu sudah tradisi dari pejabat sebelumnya, Rudy lagi-lagi menepis, namun dengan senyuman.”Tidak ada peninggalan semacam itu,” katanya.

Baca Juga :  Otak Penjambretan Ini Terpaksa Didor Kakinya

Dia tetap mengusulkan agar pengurusan surat waris diurus notaris. Cara itu, diyakininya mampu memutus praktik Pungli. ”Lebih baik warga serahkan saja pada notaris. Bukan ahli waris yang mengurus sendiri ke sana (kecamatan dan kelurahan),” paparnya. Jika muncul persoalan, biar notaris yang memverifikasi semua berkas terlebih dahulu,” katanya.

Walikota juga tidak tertarik untuk menjadikan uang tarikan pengurusan surat waris itu ke pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Alasannya, sederhana. Yakni, pendapatan dari sektor semacam itu tidak bisa ditarget.”Kalau dimasukkan dalam pendapatan lain-lain, juga tidak menguntungkan Pemkot,” imbuh dia.

Ari Welianto | Muhammad Ismail

 

BAGIKAN