JOGLOSEMAR.CO Daerah Karanganyar Kesadaran PNS Gunakan Pertamax Rendah

Kesadaran PNS Gunakan Pertamax Rendah

268

KARANGANYAR—Kesadaran para PNS untuk menggunakan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi atau Pertamax masih rendah. Kebijakan larangan menggunakan premium untuk mobil dinas (Mobdin) yang berlaku setahun terakhir diketahui masih banyak dilanggar oleh kalangan PNS.

Hal itu diungkapkan oleh Staf Pengajar Badan Diklat Kementerian Ekonomi Sumber Daya Mineral (ESDM), Sutrisno, saat acara Sosialisasi Penyuluh Pengendalian Penggunaan BBM di Hotel Tamansari Karanganyar, Rabu (6/2). “Kami tidak hafal persis angkanya, tapi masih banyak Mobdin di beberapa daerah yang kedapatan masih pakai premium,” ungkap Sutrisno.

Menurutnya, masih banyaknya oknum PNS yang melanggar kebijakan penggunaan Pertamax itu disebabkan karena lemahnya pengawasan dari petugas SPBU. Selama ini, petugas SPBU masih pekewuh untuk mengatakan tidak jika ada PNS tetap membeli premium. “Misalnya saja, Pak Camat datang dan memaksa beli premium, petugas SPBU pekewuh jika tidak melayani. Padahal mestinya pegawai SPBU tegas tidak melayani,” jelasnya.

Selain lemahnya pengawasan petugas SPBU, Sutrisno menambahkan pelanggaran kebijakan ini juga diakibatkan perilaku oknum PNS yang memang tidak taat aturan. Banyak juga didapati PNS yang curang dengan membeli premium eceran untuk mengisi Mobdinnya. “Ada banyak juga laporan tentang pengisian premium eceran untuk Mobdin,” tandasnya.

Sutrisno berharap, berbagai pelanggaran kebijakan pembatasan BBM bersubsidi bisa diminimalkan dengan meningkatkan kesadaran di kalangan PNS sendiri untuk selalu memakai Pertamax. Selain itu, kepada semua warga termasuk petugas SPBU juga harus aktif mengawasi kebijakan ini. “Khusus untuk SPBU, harus tegas menerapkan aturan. Kalau tetap melayani pembelian premium untuk PNS, akan ada sanksinya,” katanya.

“Sedangkan untuk warga, jika mendapati ada oknum PNS menggunakan kendaraan plat merah mengisi premium, difoto saja dan dilaporkan ke Pertamina. Tentunya akan ada sanksi dari atasan PNS itu, terutama dari bupati,” tambah Sutrisno. Muhammad Ikhsan

BAGIKAN