Nasib Kasda Rp 10,5 M Masih Ngambang

Nasib Kasda Rp 10,5 M Masih Ngambang

285
Ilustrasi

SRAGEN—Nasib duit Rp 10,5 miliar yang menjadi kerugian negara dalam kasus korupsi kas daerah (Kasda) yang melibatkan mantan Bupati Sragen, Untung Wiyono masih mengambang. Mantan penguasa Sragen periode 2001-2006 dan 2006-2011 itu, hingga kini dilaporkan belum juga membuat pernyataan apapun terkait kewajibannya membayar uang pengganti kerugian negara Rp 10,5 miliar yang sudah dikorupsinya.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasie Penkum) Kejati Jateng, Eko Suwarni mengatakan hingga kini pihaknya memang belum mendapat laporan mengenai kesanggupan terpidana Untung Wiyono untuk membayar uang pengganti kerugian negara tersebut. Yang bersangkutan juga belum membuat surat pernyataan apakah sanggup membayar atau tidak. “Belum, belum ada laporan soal itu (pengembalian kerugian negara dan denda),” ujarnya kepada Joglosemar, Jumat (15/2).

Saat ditanya langkah dari Kejati terkait hal itu, Eko juga enggan berkomentar. Ia hanya mengatakan pihaknya juga masih menunggu kepastian dari pihak terpidana perihal kewajiban mengembalikan uang pengganti kerugian negara tersebut. “Ditunggu saja ya, perkembangannya. Tapi yang jelas sampai hari ini belum ada laporannya,” urainya.

Untuk diketahui, sesuai isi putusan MA tanggal 18 September 2012 Nomor 1361 K/PID.SUS/2012, selain menjatuhkan vonis pidana selama tujuh tahun penjara, Untung juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta yang jika tidak dibayar maka harus diganti pidana enam bulan.

Selain itu, terdakwa juga dijatuhi pidana membayar uang pengganti sebesar Rp 10,5 miliar, jika dalam satu bulan tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita. Namun jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka dijatuhi pidana penjara empat tahun.

Terpisah, Koordinator Divisi Monitoring Kinerja Aparat Penegak Hukum, Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto, meminta pihak Kejati selaku eksekutor dalam putusan Kasda, bisa proaktif mendesak terpidana untuk memenuhi kewajiban pengembalian denda dan kerugian negara. Pasalnya, selain sudah lebih dari satu bulan, uang tersebut dinilai amat penting karena menjadi bagian dari penyelamatan harta negara.

“Mestinya jaksa menanyakan ke terpidana karena itu tugasnya selaku perwakilan dari negara. Kalau yang denda kan masih bisa diganti dengan hukuman badan. Tapi yang uang pengganti, sesuai bunyi putusan kalau tidak bisa membayar kan hartanya bisa disita. Uang Rp 10,5 miliar itu tidak kecil,” paparnya.

Wardoyo

 

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR