JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Nasib KPRI Handayani Terkatung-katung : 200 PNS Peminjam Bakal Diadili

Nasib KPRI Handayani Terkatung-katung : 200 PNS Peminjam Bakal Diadili

298
BAGIKAN
Barang KPRI Handayani Pemkab Sragen mangkrak dan kadaluwarsa

SRAGEN—Sedikitnya 200 pegawai negeri sipil (PNS) akan dipanggil oleh Tim Sembilan yang menangani pengembalian aset Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Pemkab Sragen. Mereka akan diklarifikasi terkait kejelasan dan kesanggupan untuk mengembalikan dana pinjaman di koperasi milik PNS yang terpuruk akibat dirundung kerugian Rp 2,5 miliar.

200 PNS yang akan dipanggil itu adalah anggota koperasi yang masuk daftar peminjam. Berdasarkan data yang diperoleh tim sembilan, mereka memiliki pinjaman senilai total hampir Rp 750 juta.

Ketua Tim Sembilan, Djoko Purwanto mengatakan pemanggilan dilakukan sebagai tindak lanjut atas rapat terakhir antara pihaknya dengan pengurus beberapa hari lalu. Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Plt Sekda, Endang Handayani itu, disepakati para PNS peminjam akan dipanggil untuk diklarifikasi dengan pengurus pada hari ini, Sabtu (9/2).

“Selama kondisi koperasi terpuruk, ternyata para peminjam juga tidak mengangsur. Maka dari itu, sesuai hasil pertemuan kemarin, sekitar 200 PNS itu akan dipanggil satu per satu dan dipertemukan dengan pengurus. Mereka akan dikroscek lagi terkait data pinjaman dan kesanggupan membayarnya,” papar Djoko, Jumat (8/2).

Tidak hanya anggota yang meminjam dalam bentuk uang, anggota yang meminjam dalam bentuk barang di koperasi juga turut menjadi target klarifikasi. Mengenai perkembangan pengembalian kerugian dari para pengurus, Djoko mengakui hingga kini memang belum ada pergerakan signifikan. Para pengurus masih terkesan saling lempar soal siapa yang seharusnya bertanggung jawab mengembalikan kerugian yang mencapai Rp 2,5 miliar.

Namun demikian, sebagai tim yang ditunjuk untuk menyelesaikan persoalan ini, pihaknya tetap akan mendesak pengurus untuk menuntaskan kewajiban mereka. Sebagai solusi atas kebuntuan ini, nantinya tim akan menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing pengurus untuk saling bernegosiasi, yang penting dana bisa kembali.

Sementara, perihal upaya penyitaan aset koperasi dan pengurus yang sempat digencarkan sejak akhir tahun lalu, Djoko mengatakan upaya penyitaan ternyata belum bisa dilakukan secara maksimal. Posisi aset yang tidak tercatat dalam neraca inventaris koperasi, menjadi ganjalan tim untuk bisa melikuidasinya. Wardoyo