JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Nasib Pejabat Pungli Ditentukan : Rudy Isyaratkan Tak Ada Pencopotan

Nasib Pejabat Pungli Ditentukan : Rudy Isyaratkan Tak Ada Pencopotan

236
ilustrasi

SOLO-Pejabat pemerintahan, Camat dan Lurah yang diduga tersandung masalah pungutan liar (Pungli) bisa sedikit bernafas lega. Pasalnya Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo, mengisyaratkan tak akan langsung mencopot jabatan pejabat yang terbukti terlibat dalam masalah tersebut. Tetapi, Rudy juga tidak bisa segera memutuskan nasib mereka karena sanksi yang akan dijatuhkan akan diputuskan melalui kajian dari Inspektorat dan tim penjatuh sanksi.

Ditemui wartawan di Rumah Dinasnya di Loji Gandrung, Rudy mengatakan, pejabat tersebut tidak harus diberikan sanksi berupa pencopotan jabatan. “Saat ini, kami masih menunggu hasil kajian dari Inspektorat, untuk sanksinya nanti akan ditentukan dalam rapat tim penjatuhan sanksi yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) Budi Soeharto,” tuturnya, Sabtu (2/2).

Rudy kembali menegaskan, besaran pungutan dalam bentuk apapun itu semua sudah ada aturan baik peraturan daerah (Perda) maupun Perundangan lainnya. Sementara untuk masalah permohonan mengajukan pengesahan warisan tidak termasuk di dalamnya. Sehingga, penarikan tersebut jelas-jelas merupakan Pungli yang tidak diperbolehkan. “Tidak ada aturan yang mengharuskan untuk membayar itu, kalau itu dikatakan pungli yang memang benar pungli,” katanya.

Ditambahkan Rudy, dalam penarikan tersebut tidak ada kesepakatan bersama (konsensus). Karena memang, pihak kecamatan dan kelurahan tidak diperbolehkan menarik pungutan. Permohonan itu hanya sebatas lurah/camat mengetahuinya saja. Disinggung mengenai alasan camat dan lurah yang menarik pungutan itu karena “warisan” dari pejabat sebelumnya. Rudy enggan menjelaskannya, melainkan hanya melemparkan senyum dan mengatakan tidak ada peninggalan semacam itu. Ari Purnomo

BAGIKAN