JOGLOSEMAR.CO Daerah Sukoharjo Normalisasi Sungai Langsur : Warga Combongan Tolak Serahkan Tanah

Normalisasi Sungai Langsur : Warga Combongan Tolak Serahkan Tanah

304
BAGIKAN

Namun BPN menegaskan warga harus mau merelakan bidang tanahnya untuk mengurangi musibah banjir di Kota Makmur itu.

Santoso

SUKOHARJO- Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebut masih ada sejumlah warga yang tidak merelakan tanahnya untuk program normalisasi Sungai Langsur. Namun BPN menegaskan warga harus mau merelakan bidang tanahnya untuk mengurangi musibah banjir di Kota Makmur itu.

Kepala BPN Sukoharjo, Santoso di ruang kerjanya, Kamis (7/2) mengungkapkan, 455 bidang tanah yang dirilisnya hanyalah sebagian lahan yang terkena program itu. “Itu tidak berurutan. Ada masyarakat yang tidak mau merelakan tanahnya untuk normalisasi. Mereka membuat surat pernyataan dan diserahkan ke kami,” kata dia.

Santoso memaparkan kasus tersebut berada di Kelurahan Combongan, Sukoharjo. Namun saat ditanya jumlah bidang tanah yang belum disertai persetujuan pemiliknya, pihaknya belum bisa menyebutkan. “Ya harus mau (menyerahkan). Pemerintah harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Toh, tanah di sana itu tidak potensial karena di pinggir sungai,” ujar dia.

Menurutnya, tanah di sana tidak potensial karena sering kebanjiran. Belum lagi, ancaman longsor yang sewaktu-waktu datang. “Dengan pertimbangan itu, kami harap masyarakat mendukung program itu,” katanya.

Ditanya soal nilai ganti rugi, Santoso mengaku masih harus bermusyawarah dengan warga yang terkena dampak normalisasi Sungai Langsur. “Yang jelas, besaran ganti rugi harus sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku di sana. Masalahnya, apakah masyarakat mau dengan nominal itu? Maka dari itu, kami harus bermusyawarah untuk menentukan nilai ganti ruginya,” katanya.

Di sisi lain, dari 455 bidang tanah itu, menurutnya ada yang disertai sertifikat namun tidak sedikit pula yang tanpa surat-surat. Hal itu didasarkan pada letak tanah yang berada di pinggir sungai. “Ada atau tidaknya sertifikat, semua akan kami beri ganti ruginya. Hanya saja, nilainya berapa masih harus dimusyawarahkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sukoharjo, Achmad Hufroni mengatakan, program normalisasi Sungai Langsur sudah mendapatkan alokasi dana dari APBD Perubahan 2013 sebesar Rp 3,625 miliar. “Setelah Dewan menyetujui permit mendahului APBD Perubahan 2013, kami akan segera melakukan program normalisasi,” kata saat itu. Murniati