JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Pansus Debat soal Kuorum Pilihan Wawali

Pansus Debat soal Kuorum Pilihan Wawali

230
Pooling Wawali
Pooling Wawali

KARANGASEM-Penentuan kuorum pemilihan Wakil Walikota (Wawali) Solo dan denda bagi calon yang mengundurkan diri masih dibahas dan memicu perdebatan di jajaran Pansus Tattibsus Pemilihan Wawali di DPRD Solo.

Penentuan kuorum dan wacana denda untuk calon yang mundur, muncul dalam pembahasan tata tertib khusus (Tatibsus) pemilihan Wawali. Aturan itu juga dipertimbangkan, setelah Pansus studi banding ke Gunung Kidul dan Lampung Timur.

Ketua Pansus Tatibsus Pemilihan Wawali, Soni Warsito, mengatakan, ada beberapa poin di Tatibsus yang dibahas, Kamis (21/2). Contohnya, soal kuorum pemilihan maupun denda, apakah perlu dimasukkan dalam Tatibsus atau tidak.

”Beberapa anggota Pansus itu belum sepakat tentang kuorum. Apakah akan memakai 3/4 anggota Dewan, 2/3 anggota Dewan atau 1/5 plus satu. Sedangkan untuk sanksi hanya  diwacanakan saja saat pembahasan,” katanya.

Dari studi banding, dua daerah itu ternyata memiliki aturan yang beda soal kuorum anggota Dewan pemilih Wawali. Di Gunung Kidul memakai kuorum pemilihan Wawali 1/5 plus satu dari anggota Dewan, sedangkan di Lampung Timur menggunakan 3/4 dari anggota Dewan.

”Kalau selain di dua daerah itu, dihadiri 1/5 plus satu anggota DPRD. Itu yang masih menjadi permasalahan kami. Pembahasan ini harus benar-benar bisa selesai, dan harus diputuskan,” paparnya.

Terkait denda sebesar Rp 20 miliar untuk calon Wawali yang mundur, katanya, tidak ada regulasi yang mengatur itu. Dicantumkannya denda dalam Tatibsus di dua daerah tersebut, hanya sebatas kesepakatan saja. Tujuannya, agar calon yang sudah diajukan tidak mundur.

”Sebenarnya dalam draf itu sudah jelas, jika salah satu calon mundur maka proses pemilihan Wawali tidak dilanjutkan. Jadi tidak perlu mencantumkan denda. Itu hanya wacana saja,” imbuh dia.

Cara pemilihan Wawali pun juga dibahas. Seperti dengan mencontreng, mencoblos atau menyilang surat suara. ”Mana yang dipilih, itu tergantung kesepakatan Pansus menggunakan cara apa,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus, Asih Sunjoto Putro, mengatakan, Pansus segera  menyelesaikan penyusunan Tatibsus sesuai jadwal yang sudah ditargetkan Badan Musyawarah (Banmus). ”Jadi pembahasan ini harus selesai. Besok bisa diserahkan ke pimpinan dan Senin, 26 Februari dilaporkan dalam rapat paripurna,” katanya.

Ari Welianto

BAGIKAN