JOGLOSEMAR.CO Daerah Sukoharjo Pembangunan Pasar Dinilai Langgar Aturan

Pembangunan Pasar Dinilai Langgar Aturan

314
BAGIKAN

Pemkab harus secepatnya menyelesaikan pembangunan Pasar Ir Soekarno, memberikan keringanan kepada pedagang yang berada di pasar darurat.

SUKOHARJO- DPRD Sukoharjo menyebut Petugas Pembuat Komitmen (PPK), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sukoharjo serta PT Ampuh Sejahtera telah melanggar hukum dalam pembangunan Pasar Ir Soekarno. Mereka harus bertanggung jawab kalau masalah ini dibawa ke ranah hukum.

Pernyataan ini muncul saat hearing antara Pimpinan DPRD, Komisi II, Sekretaris Daerah (Sekda), serta sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani pembangunan pasar itu. Acara dengar pendapat itu sempat diwarnai sejumlah interupsi lantaran jawaban dari eksekutif dianggap kurang memuaskan.

Wakil Ketua DPRD, Ardi Parasetyo menganggap PPK lalai dalam mengurus pembangunan Pasar Ir Soekarno. Pasalnya, berdasarkan kontrak awal PT Ampuh Sejahtera selaku pemenang lelang diberi waktu hingga 25 Desember 2012. Namun karena belum selesai, diberikan perpanjangan waktu selama 50 hari atau hingga 13 Februari 2013 lalu. Namun, hal itu tidak disertai dengan addendum (ketentuan tambahan dalam kontrak).

Tidak hanya itu, per 14 Februari seharusnya kontraktor menghentikan semua aktivitas dengan dikeluarkannya surat pemberhentian pembangunan oleh eksekutif.  “Kenapa kontraktor tidak mendapatkan surat perpanjangan 50 hari dari eksekutif? Tidak boleh hanya diberikan secara lisan. Lagi pula, kenapa Rabu (20/2) baru diterbitkan surat penghentian pembangunan? Ini sangat telat!” kata Ardi saat hearing.

 Tindakan tersebut menurutnya sudah melanggar ketentuan yang ada. Jadi atau tidak jadi, per 14 Februari semua aktivitas di sana harus dihentikan.

Sementara itu, Ketua Komisi II, Hasman Budiadi meminta Sekda dan jajarannya segera menyelesaikan masalah yang menyedot perhatian masyarakat itu. Pemkab harus secepatnya menyelesaikan pembangunan Pasar Ir Soekarno, memberikan keringanan kepada pedagang yang berada di pasar darurat, secepatnya mengambil hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Selain itu, Pemkab juga harus memberikan sanksi yang tegas kepada kontraktor. “Tidak ada ketegasan dari Pemkab khususnya Disperindag karena sejak awal perencanaannya memang amburadul dan puncaknya sekarang pembangunan pasar Ir Soekarno tidak kunjung selesai,” ujar Hasman.

Menanggapi hal itu, Sekda Sukoharjo, Agus Santoso mengatakan pihaknya tengah memproses sanksi blacklist bagi PT Ampuh Sejahtera. “Ini butuh proses dan kami secepatnya akan memberikan sanksi itu. Di sisi lain, kami juga akan meminta tambahan anggaran kepada dewan,” kata Agus.

Kepala Disperindag Sukoharjo, Sriyono menambahkan sejak awal telah memberikan teguran kepada PT Ampuh Sejahtera. Hanya saja, saat deadline 25 Desember 2012 belum selesai, pihak kontraktor menyatakan mampu menyelesaikannya. “Terkait addendum, kami sudah tanyakan hal itu kepada PPK tapi mereka berkilah tidak perlu addendum karena belum ada tambahan dana. Tapi 20 Februari lalu kami sudah mengeluarkan surat perintah penghentian pembangunan,” kata Sriyono saat ini.

Murniati