JOGLOSEMAR.CO Daerah Wonogiri Pembangunan Waduk Pidekso, Tahun Ini Tahap Pembebasan Lahan

Pembangunan Waduk Pidekso, Tahun Ini Tahap Pembebasan Lahan

240

WONOGIRI-Rencana pembangunan Waduk Pidekso semakin nyata. Tahun 2013 ini, direncanakan sudah mulai tahap pembebasan lahan dan pembangunan waduk di Kecamatan Giriwoyo itu. Jika berjalan mulus, dua tahapan ini akan selesai empat tahun kemudian, yakni 2016.

Kepala Bidang Program dan Perencanaan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS), Lilik Retno mengatakan memang butuh komitmen antara masyarakat, pihak Pemkab, serta BBWSBS agar proyek pusat ini berjalan.

“Yang perlu dipahami, pembebasan lahan ini nantinya akan ada tim khusus lagi. Terdiri dari balai besar, pihak Pemkab, serta pemerintah di kecamatan hingga desa. Juga ada tim advisor independen sehingga harga tanah tidak bisa dipermainkan baik dari sisi kami maupun masyarakat,” jelas Lilik beberapa waktu lalu.

Yang menjadi salah persepsi adalah, pihak Pemkab tidak memiliki anggaran untuk pembebasan lahan sehingga pihak balai besar mengusulkan dana ke pusat dan masuk di anggaran APBN 2013. “Nah, usulan yang kita sampaikan itu berdasar harga ancar-ancar di lapangan. Jadi bukan semata-mata itu hasil dari pembebasan lahan sepihak. Untuk pembebasan lahan nanti tetap dibentuk tim lagi. Angka ancar-ancar tadi untuk pengusulan dana dari APBN tadi,” katanya.

Pembebasan lahan dengan model lama adalah dibentuk tim sembilan, tapi saat ini diserahkan ke provinsi jika pihak kabupaten tidak sanggup. Proyek waduk sendiri dulunya adalah usulan dari Pemkab Wonogiri. Namun karena lama maka segala sesuatunya kini berubah, baik pemukiman dan lahan.

Sementara itu Bupati Danar Rahmanto mengatakan dibangunnya waduk masih terganjal Perda RTRW yang belum mengantisipasi adanya pembangunan waduk. “Dalam Perda RTRW memang belum diakomodir. Dan kami menyayangkan kurangnya koordinasi yang dilakukan pihak pelaksana proyek. Dalam setiap tahapan kalau bisa kami juga diajak sehingga begitu ada masalah di lapangan kami tahu,” kata dia.

Lilik sendiri mengatakan selama ini sudah sering berkoordinasi dengan pihak Pemkab dalam semua tahapan hingga sosialisasi lalu. “Kami sudah koordinasi dan bahkan kami ajak pula,” terangnya.

Saat ditanya mengenai Perda RTRW menurutnya tidak menjadi kendala. Asalkan sudah ada usulan untuk direvisi maka proyek bisa dilakukan. Kuncinya pada komitmen antara Pemkab, warga, dan balai besar serta provinsi. “Revisi Perda menurut kami bisa dilakukan sekali dalam kurun waktu lima tahun. Kalaupun memang baru bisa di 2016 direvisi, asalkan sudah pasti akan direvisi tidak akan menjadi kendala. Komitmen memang yang dibutuhkan. Misal nanti mentok tidak bisa, maka proyek bisa saja dibatalkan,” pungkasnya.

Eko Sudarsono

BAGIKAN