JOGLOSEMAR.CO Daerah Sukoharjo Pemilik Tower Majasto Dinilai Kemaki

Pemilik Tower Majasto Dinilai Kemaki

446
ilustrasi

SUKOHARJO- Komisi I DPRD Sukoharjo menilai pemilik tower di Majasto Tawangsari, melecehkan Pemkab Sukoharjo. Pasalnya, tanpa mengantongi izin dari Pemkab, pemilik Base Transceiver Station (BTS) salah satu provider itu berani membangunnya.

Penilaian itu disampaikan anggota Komisi I DPRD, Sunarno dalam agenda dengar pendapat dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), warga Majasto, TK Bustanul Athfal (BA) Aisyiyah serta pengurus Muhammadiyah, Selasa (12/2). Hearing ini terkait pendirian tower BTS di Majasto yang mendapatkan penolakan dari masyarakat, termasuk TK yang hanya berjarak enam meter itu.

Hal itu juga didasarkan belum dikantunginya izin-izin dari eksekutif. Baik izin yang berada di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu (KPPT), dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) .

“Pemilik tower telah melecehkan Pemkab dalam hal ini Dishubkominfo. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya karena dinas itulah yang harusnya menentukan titik koordinat dari tower itu. Lha ini belum ada izin kok berani-beraninya membangun,” kata dia di depan peserta hearing.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi I lainnya, Sriyanto. Menurutnya, pemilik tower terlalu kemaki. Kok yo kemaki banget. Baru izin dari RT, RW, dan camat saja sudah seperti itu. Mbok mereka diberi sosialisasi bagaimana caranya mendirikan tower. Dari dulu kok Komisi I hanya hearing soal tower. Kita bosan sekali!” ujar dia.

Kepala Desa Majasto, Rudi Hartono membenarkan telah memberikan surat rekomendasi pendirian tower. Pertimbangannya, pemilik tower sudah mendapatkan persetujuan dari warga, termasuk pengurus ranting Muhammadiyah di Majasto. “Kami membubuhkan tanda tangan karena prosedur dari RT sudah dilalui. Soal TK BA Aisyiyah, kami tidak tahu. Namun saat itu ada persetujuan dari pengurus ranting. Kami kira sudah disosialisasikan kepada pihak TK,” kata dia.

Akhirnya Komisi I memberikan sejumlah rekomendasi. “Kepada Satpol PP, jika tidak memiliki penyidik PNS (PPNS), bisa melaporkan tindakan pemilik tower ke pihak berwajib. Hal ini mengacu pada Perda Nomor 8 Tahun 2011,” ujar Suryanto.

Di mana, dalam Perda yang mengatur tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi, khususnya pasal 28 ayat 2 memuat sanksi pidana, yakni penjara tiga bulan dan denda Rp50 juta jika pemilik yang tidak memenuhi prosedur perizinan. Murniati

BAGIKAN