Pendirian Menara BTS Diprotes

Pendirian Menara BTS Diprotes

646
ilustrasi

SUKOHARJO- Belasan orang dari TK Bustanul Athfal (BA) Aisyiyah Majasto, Tawangsari wadul ke DPRD atas rencana pendirian menara telekomunikasi seluler atau BTS di dekat sekolah mereka, Senin (4/2). Selain tidak disertai izin, pihak TK menolak menara itu karena mengancam eksistensi sekolah yang bersangkutan.

Di depan Komisi I DPRD, pihak sekolah mengaku selama ini belum pernah dimintai izin mengenai pendirian menara itu. Yang lebih mengerikan, menara yang saat ini tinggal dipasangi kabel itu didirikan hanya berjarak enam meter dari sekolah. “Penjelasan dari TK itu menyebutkan jika radius enam meter itu dimungkinkan bisa roboh, dan terkena petir. Orangtua murid pun takut terkena dampak radiasi akibat tower itu,” kata Ketua Komisi I DPRD, Suryanto.

Jika tetap didirikan, lanjut Suryanto, para orangtua murid mengancam akan memindahkan anak-anaknya ke TK yang lain. “Kalau anak-anaknya dipindah, berarti sekolah itu tidak ada siswa. Jadi, bisa gulung tikar, bisa ditutup. Pihak sekolah akhirnya melaporkan hal ini ke Komisi I,” ujar dia.

Orangtua murid pun takut terkena dampak radiasi akibat tower itu.”

             Suryanto

            Ketua Komisi I DPRD Sukoharjo

Menindaklanjuti hal itu, pihaknya langsung meminta konfirmasi Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu (KPPT) Sukoharjo. Ternyata berdasarkan penelusuran dari data-data di sana, pihak provider tersebut belum pernah mengajukan izin mendirikan menara, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB). “Padahal dalam pendirian tower itu, pemiliknya harus mengantongi izin gangguan (HO). Tapi ternyata belum ada. Jadi, kami sudah meminta Satpol PP untuk mengecek ke lokasi,” ujarnya.

Baca Juga :  Sumur Dalam Disiapkan Antisipasi Kekeringan di Sukoharjo

Pihaknya pun mengaku sangat terkejut dengan adanya laporan ini. Pasalnya, selama ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak pernah melaporkan masalah seperti ini. “Hari ini (kemarin), kami sudah komunikasikan dengan pihak Satpol PP. Mereka akan menyegel tower itu. Solusi kedua, kita meminta kepala TK untuk membuat surat protes kepada Ketua DPRD atas rencana pendirian tower itu. Dengan begitu, bisa menghambat penerbitan izin dari Pemkab,” imbuhnya.

Baca Juga :  Warga PSHT Diminta Ikut Jaga Kamtibmas

Guna menuntaskan masalah ini, Komisi I berencana memanggil semua pihak, di antaranya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), KPPT, Bagian Pemerintahan, dan Satpol PP. “Rencananya kami akan memanggil mereka pada Senin (11/2) mendatang,” ujar dia.

Anggota Komisi I DPRD, Sunardi menambahkan, pihaknya akan meminta laporan Satpol PP atas penyegelan itu. “Kami berharap masalah perizinan ini bisa dikomunikasikan dengan semua pihak terkait. Dalam waktu dekat, kami akan sidak dan hearing dengan dinas terkait,” kata dia. Murniati

BAGIKAN