Penentuan Tarif Jaladara Tak Logis

Penentuan Tarif Jaladara Tak Logis

262
Sepur Kluthuk Jaladara
Sepur Kluthuk Jaladara

BALAIKOTA- Sekda Pemkot Solo, Budi Suharto, mengatakan, penentuan tarif kereta uap Jaladara tidak logis, jika hanya berorientasi pada keuntungan semata.

Penentuan tarif Jaladara akan diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali). Sebelumnya diberitakan Joglosemar, Kamis(28/2), tiket Jaladara kini diecer Rp 50.000/orang. Sistem penjualan tiket itu, untuk melayani pesanan pada Minggu.

”Khusus, pada Sabtu atau Minggu kita akan membuka layanan penjualan tiket ritel seharga Rp 50.000/ orang. Itu untuk mengakomodasi keinginan masyarakat, terutama turis domestik yang ingin naik tiap akhir pekan. Sementara, tiket grup atau rombongan masih sekitar Rp 3,2 juta,” ujar kepala dinas perhubungan komunikasi dan informatika(dishubkominfo) solo, yosca herman soedrajat.

Baca Juga :  Pembekalan Finalis Mas Mbak Jebres dengan Bakti Sosial

Tapi, Sekda menegaskan, aset kereta itu bukan milik Pemkot. Kereta itu,  hanya sebatas sewa. Menurutnya, jika penentuan tarif dengan mengacu Peraturan Daerah (Perda), sangat tidak pas. ”Soal penentuan tarif cukup dibuatkan Perwali,” ujarnya, Kamis (28/2).

Menurutnya, jika benar tarif itu sudah jadi keputusan Pemkot, dia menyebut, sebagai perintah yang bodoh. ”Jangan berorientasi pada keuntungan. Sewa Rp 10.000 dijual Rp 15.000, misalnya. Karena kereta itu, untuk mempromosikan kota, bukan cari untung,” ucapnya.

Baca Juga :  Puluhan Mobil Hias dan 750 Peserta Bakal Tampil Semarakkan Pawai Pembangunan di Solo

Ditanya, tariff Jaladara yang diecer Rp 50.000/orang, Budi kembali menegaskan, penentuan tarif harus cerdas, sehingga butuh regulasi yang pas. ”Saya menilai penentuan tarif bentuk rupiah dengan cara tersebut sangat tidak pas. Harusnya fleksibel pada regulasi,” paparnya.

Ia memastikan, tarif yang cocok untuk Jaladara, akan diperhitungkan Dishubkominfo, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dan Bagian Perekonomian. “Dalam penentuan tarif, yang harus diperhatikan adalah mempertimbangkan keterjangkauan atau daya beli masyarakat,” katanya. ”Intinya, Pemkot ingin tarif ditetapkan fluktuatif  dan fleksibel atau kondisional.” Muhammad Ismail

BAGIKAN