JOGLOSEMAR.CO Daerah Klaten Pengadaan Laptop Terus Dikritik

Pengadaan Laptop Terus Dikritik

296
BAGIKAN
ilustrasi

KLATEN – Kebijakan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten terkait pengadaan laptop bagi guru bersertifikasi terus menuai kritikan dari berbagai kalangan. Salah satu kritikan disampaikan Ombudsman perwakilan Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Mereka mendesak Disdik Klaten untuk membatalkan kebijakan tersebut. Hal lantaran gagasan pengadaan laptop dengan satu merek tertentu merupakan sebuah pemaksaan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Ombudsman Perwakilan Jateng-DIY, Budhi Masthuri, mengatakan guru bisa memakai laptop dengan merek berbeda asalkan ada software penunjang peningkatan dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). “Kami juga perlu menjelaskan, bahwa guru yang belum mendapatkan transfer dana sertifikasi selama dua bulan, itu tidak terkait dengan pengadaan laptop yang sedang direncanakan dari Disdik,” jelas Budhi kepada wartawan, Kamis (7/2) saat berkunjung ke Kantor Disdik Klaten.

Kedatangan Ombudsman ke Disdik itu untuk  meminta penjelasan tentang rencana pengadaan laptop bagi guru bersertifikasi di Klaten. Namun Ombudsman tidak berhasil menemui Kepala Disdik Klaten, Pantoro, karena sedang keluar. Budhi menjelaskan keterlambatan pencairan dana sertifikasi lantaran adanya kendala dari pusat. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau agar guru tidak khawatir dana digunakan untuk pembelian laptop. “Dalam hal ini yang kami tegaskan bahwa Disdik jangan membuat kebijakan baru terkait pengadaan laptop,” tegas Budhi.

Dia mengatakan sudah menjadi sebuah keharusan bagi guru bersertifikasi untuk melek teknologi. Hal tersebut, menurut Budhi, seharusnya mendapat dukungan dari Disdik Klaten dengan menyediakan software pembelajaran bagi para guru bersertifikat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Sebelumnya kritikan serupa juga disampaikan pihak Komisi IV DPRD Klaten. Bahkan Komisi IV menilai dengan kebijakan tersebut Disdik Klaten seolah mewajibkan guru bersertifikasi untuk membeli laptop. Wakil rakyat yang membidangi pendidikan ini melarang Disdik untuk ikut campur dalam persoalan tersebut. Dalam waktu dekat, Komisi IV akan panggil Disdik Klaten. “Kami akan segera memanggil Disdik untuk menjelaskan persoalan yang sebenarnya terjadi. Sehingga semua dapat jelas dan dicarikan solusi, kata Ketua Komisi IV DPRD Klaten Yoga Hardaya. Angga Purnama