JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Penjualan Dompet e-KTP Diminta Dihentikan

Penjualan Dompet e-KTP Diminta Dihentikan

298
BAGIKAN
ilustrasi

SRAGEN—Ketua DPRD Sragen, Sugiyamto meminta agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcatpil) dan kecamatan segera menghentikan pihak ketiga yang dilaporkan menjual dompet kepada warga sewaktu mengambil kartu e-KTP. Meski harganya hanya Rp 3.000, menurutnya, penghentian dianggap jalan terbaik untuk menghindari persepsi negatif bagi warga yang merasa keberatan.

“Lebih baik dihentikan saja. Kalau ada petugas yang atas perintah dinas, sebaiknya harus ditarik. Meskipun harganya murah dan tidak memaksa, demi kondusivitas masyarakat. Kalau memang ada pihak ketiga yang mau menjual dompet e-KTP silakan, tapi jangan di dalam kompleks kantor kecamatan,” papar Sugiyamto, Jumat (15/2).

Peringatan itu terpaksa dilontarkan menyusul beberapa laporan dari warga yang masuk ke telinganya terkait praktik penjualan dompet di semua kecamatan tersebut. Informasi yang diterimanya, penjualan dompet dilakukan oleh pihak ketiga di lokasi pengambilan e-KTP. Meski bahasanya tidak memaksa, namun hal itu dinilai tidak pas dipandang dari sisi etika.

Salah satu warga Tangen, Joko membenarkan jika praktik penjualan dompet itu telah memantik reaksi negatif dari sebagian warga. Kendati tidak diwajibkan, praktik penjualan dompet yang dilakukan di lokasi kecamatan itu banyak diasumsikan sebagai komersialisasi. “Kasihan pemerintah nanti bisa dinilai komersial. Karena warga di desa yang tidak tahu bisa saja menganggap seolah-olah ambil e-KTP wajib bayar Rp 3.000,” terangnya.

Sekretaris Dispendukcatpil, Wahyu L Wiyanto mengatakan siap untuk mengevaluasi dan menghentikan penjualan dompet itu. Ia juga menegaskan jika para penjualnya bukan atas instruksi dinas, melainkan pihak ketiga yang ingin menawarkan jasa kepada warga. “Tidak ada niat untuk komersialisasi. Kemarin ada pihak ketiga yang berniat menjual dompet untuk e-KTP karena kartu e-KTP itu memang rawan rusak. Tapi kalau seandainya jadi polemik nanti akan kami minta menghentikan saja,” ujarnya.

Camat Mondokan, Syamsuri mengatakan untuk kecamatannya, penjualan dompet itu memang ada namun tidak atas perintah kecamatan. Sepengetahuannya, penawarannya juga tidak diwajibkan. Namun seandainya akan dihentikan, pihaknya juga mendukung.

Wardoyo