JOGLOSEMAR.CO Daerah Jogja Petani Tolak Inventarisasi Magersari

Petani Tolak Inventarisasi Magersari

318
BAGIKAN

JOGJA– Petani di pesisir pantai Kulon Progo Yogyakara menolak  rencana Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta menginventarisasi lahan magersari yang tersebar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Keraton memang berencana untuk sementara menyetop pemberian tanah sekancingan sembari dilakukan inventarisasi tanah keraton.

Kanjeng Pangeran Hario Kusumoparastho, kerabat Puro Pakualaman, menjelaskan inventarisasi tanah Sultan dan Pakualaman Ground telah dilakukan serentak oleh Keraton dan Pakualaman dari Februari hingga selesai Juni mendatang. Selama inventarisasi Keraton dan Pakualaman menghentikan sementara pemberian dan perpanjangan surat kekancingan. “Ini dilakukan serentak Keraton dan Pakualaman, sebelum Perda keistimewaan pertanahan dibahas,” kata Kanjeng Pangeran Hario Kusumoparastho dilansir Tempo.

Inventarisir sebagai pelaksanaan Undang -Undang Keistimewaan. Dalam UU  itu pada Bab X Pasal 32 dan 33 menegaskan Keraton dan Pakualaman sebagai subjek hak yang punya hak milik atas tanah magersari. Keraton dan Pakualaman berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah itu dan dapat segera membuat sertifikat hak milik.

Warga yang ingin mengelola harus punya izin tertulis atau membuat sertifikat hak guna. Penataan itu juga untuk mengetahui jumlah lahan yang telah terlanjur beralih fungsi, tanpa izin, dan dijual.  “Tanah ini kan hanya ditata, bukan untuk mencabut kekancingan atau mengusir warga,” kata Kusumo.

Tapi petani menduga inventarisasi itu karena proyek penambangan pasir besi di pesisir pantai Kulon Progo mandeg akibat terus dilawan petani. Keraton dan Pukualaman adalah pemilik saham perusahaan tambang pasir besi itu.  Pihaknya menolak dan siap mempertahankan tanah tersebut.

“Soal kepemilikan lahan itu (Pakualaman Ground) kan hanya klaim. Wong mereka saja tidak pernah ke sini. Petani selama puluhan tahun menggarap tanah ini  turun temurun,” kata Rupingi tokoh Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo.

Aktivis yang mengadvokasi petani Kulon Progo Ulin L. Nuha mengatakan inventarisasi itu mesti jelas dasarnya. “UU Keistimewaan itu maknanya terlalu luas. Mana yang disebut tanah Sultan dan Pakualaman Ground kan tidak jelas. Apa mereka punya data?” kata dia.

Ketua Komisi A DPRD DIY Ahmad Subangi mengingatkan, upaya inventarisir itu jangan sampai menimbulkan gejolak masyarakat. “Persoalan tanah merupakan kondisi sangat sensisitif,” ucapnya dilansir Tempo. Cisilia Perwita S