JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Nasional PKS Siapkan 5 Calon Penganti Anis

PKS Siapkan 5 Calon Penganti Anis

215
Anis Matta

JAKARTA-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tengah menimang lima calon pengganti Anis Matta sebagai Wakil Ketua DPR. Anis Matta harus mundur dari jabatan Wakil Ketua DPR, menyusul terpilihnya dia sebagai Presiden PKS. Anis menggantikan Luthfi Hasan Ishaaq yang mundur karena dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap izin daging sapi impor.

Lima calon yang disiapkan menggantikan Anis adalah Fahri Hamzah (anggota Komisi VII), Sohibul Iman (Komisi VI), Ledia Hanifa Amaliah (Komisi IX), Andi Rachmat (Komisi VII) dan Kemal Aziz Stamboel. “Masih mungkin ada nama lain,” kata Ketua Humas DPP PKS Mardani Ali Sera di Kantor DPP PKS Jakarta, Sabtu (2/2).

Mardani menjelaskan, kelima nama tersebut sempat dibahas dalam rapat pengurus. Menurutnya kriteria utama pengganti Anis adalah anggota fraksi yang memiliki kapasitas di bidang ekonomi dan keuangan. “Kita sedang mencari kawan anggota dewan yang punya background kuat di bidang keuangan dan ekonomi. Kemungkinan, Senin (4/2) atau Selasa (5/2) akan diumumkan presiden partai,” imbuhnya. Sejak tahun 2009, Anis menjabat sebagai wakil ketua DPR yang membidangi Ekonomi dan Keuangan. Dia menjadi koordinator ruang lingkup tugas Komisi XI, Badan Anggaran, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Terpisah, Presiden PKS Anis Matta melarang pengurus partainya memberikan pernyataan kepada media mengenai kasus yang melibatkan Luthfi Hasan Ishaaq. PKS menyerahkan urusan publikasi perkara dugaan suap izin impor daging kepada tim pengacara Luthfi.

“Kita menyerahkan urusan publikasi terkait kasus hukum Pak Luthfi seluruhnya kepada tim pengacara dan melarang semua pengurus untuk terlibat membicarakan masalah ini,” kata Anis Matta di kantor DPP PKS Jakarta, Sabtu (2/2). Anis meminta media massa memaklumi keputusan partai ini. “Mohon pengertian teman-teman media tidak lagi menanyakan ini kepada pengurus kecuali ke tim pengacara yang sudah kami bentuk,” tuturnya.

Anis Matta mengatakan pihaknya kini lebih memfokuskan diri untuk mengurus partai. Bahkan Anis enggan bicara mengenai konspirasi perkara suap daging impor dengan tersangka Luthfi Hasan. “Saya tidak memikirkan itu lagi sekarang, saya mengurus diri saya dulu dan partai untuk berbenah dulu. Fokus saya menjaga moral kader PKS dan kepercayaan umat yang sudah diberikan,” kata Anis.

Siang tadi Anis memimpin rapat bersama pengurus. Rapat ini dimaksudkan untuk memberikan pengarahan terkait situasi internal partai pascaditetapkan dan ditahannya Luthfi Hasan oleh KPK.  “Kita gunakan momentum untuk pembenahan. Alhamdulilah kita sudah selesai kerja maraton dan memberikan pengarahan kepada pengurus PKS tentang langkah kita menghadapi masalah dan tahapan-tahapan kerja,” tuturnya.

Pada bagian lain, Kader PKS di Cirebon menggelar doa bersama untuk mendukung Luthfi Hasan Ishaaq yang saat ini ditahan KPK. Para kader PKS ini, juga menyampaikan tuntutan kepada DPP PKS agar keluar dari kabinet. Mereka kecewa atas penahanan Luthfi. “Sebelumnya Luthfi Hasan tidak pernah diperiksa sebagai saksi atau terperiksa. Namun tiba-tiba ditahan oleh KPK. Ini janggal sekali,” kata Ketua DPD KPS Kota Cirebon Mohamad Abdullah di Cirebon.

Kader PKS Kota Cirebon tetap memberi dukungan kepada Luthfi Hasan dalam kasus impor daging. Mereka juga mendoakan agar Luthfi hasan diberi kesabaran dan tetap tegar. Abdullah juga meminta kepada Presiden PKS Anis Matta, untuk membawa PKS keluar dari koalisi serta menarik semua menteri dari PKS, keluar dari Kabinet Indonesia Bersatu jilid ke-2 ini.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PKS Hidayat Nurwahid menegaskan komitmen partainya untuk tetap berada di kabinet. Permintaan dari kader di Cirebon agar menteri PKS keluar, akan ditampung sebagai aspirasi. “Kalau permasalahannya tentang KPK, tentu jawabannya bukan keluar dari kabinet,” kata Hidayat.

Hidayat menilai, permintaan kader di Cirebon sebagai hal yang wajar dalam demokrasi. Dia pun mempersilakan untuk disampaikan. “Tapi ada pertimbangan lain yang memberikan nuansa yang berbeda. Pemimpin partai tentu harus mengelola permintaan-permintaan aspirasi-aspirasi itu dan tidak membungkamnya. Tapi pasti keputusan partai akan dilakukan dengan cara-cara yang proporsional yang betul-betul menjawab tantangan yang ada,” jelasnya.

Detik | Antara

BAGIKAN