Rapimnas Partai Demokrat Lucuti Anas

Rapimnas Partai Demokrat Lucuti Anas

196

JAKARTA—Suhu politik internal Partai Demokrat (PD) semakin memanas menjelang Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Hal ini ditandai dengan aksi pelucutan Majelis Tinggi PD terhadap kewenangan sang Ketua Umum Anas Urbaningrum.

Faktanya, Anas tak lagi meneken undangan Rapimnas meskipun tugas ketua umum PD adalah melakukan konsolidasi nasional. Walhasil, sejumlah DPC mempermasalahkan keabsahan undangan tersebut. Namun, Majelis Tinggi telah menegaskan undangan tersebut sah dan mewajibkan seluruh ketua DPD dan DPC PD hadir ke Hotel Sahid, Jakarta.

Anggota Majelis Tinggi, Max Sopacua, menegaskan, gelaran Rapimnas Minggu (17/2) esok adalah urusan internal, maka tak perlu ditandatangani Anas. “Urusan internal sudah dipegang oleh Majelis Tinggi, jadi tidak masalah. Itu otoritas yang diperlebar, tapi otoritas keluar, tanda tangan tetap oleh ketua umum,” kata Max, Jumat (15/2).

Tak cuma soal kontroversi undangan, Rapimnas kali ini juga diwarnai dengan desakan untuk mengganti Anas Urbaningrum. Ketua DPP PD, Ulil Abshar Abdalla, meminta Ketua Majelis Tinggi PD menonaktifkan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum dan menunjuk penggantinya.

Baca Juga :  Kepedulian Sido Muncul untuk Pariwisata, Jadikan Rawa Pening Destinasi Wisata Dunia

“Yang bisa dilihat oleh masyarakat adalah tindakan pemilihan nahkoda baru. Perlu nonaktifkan Mas Anas untuk konsentrasi di dalam mengurus dugaan korupsi,” ujar Ulil.

Mekanisme pemilihan Ketua Umum PD, menurut Ulil, tidak harus lewat mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB). Dalam kondisi darurat, SBY berhak memilih pengganti Ketua Umum PD. “Dalam keadaan darurat kan boleh melakukan apa yang nggak boleh dilakukan saat dalam kondisi normal,” jelasnya.

Ulil juga memandang Rapimnas PD menjadi momentum yang tepat untuk mengganti nahkoda partainya. Karena kondisi PD tengah terjun bebas. “Nahkoda yang akan dilihat publik, angka 8,3 persen ini serius sekali. Tidak mudah untuk menaikkannya, kalau tidak ada tindakan drastis, tidak mungkin,” lanjut Ulil.

“Kalau misalnya muncul sebuah keputusan figur baru, alhamdulillah,” tukasnya. Ulil juga menegaskan, dalam Rapimnas nanti, tidak akan ada lagi kewenangan Ketum PD Anas Urbaningrum. “Iya, memang Majelis Tinggi Partai mengambil alih kewenangan (Anas). Dalam penyelenggaraan Rapimnas, sudah tidak mungkin ditandatangani ketua umum,” tandas Ulil.

Baca Juga :  Kepedulian Sido Muncul untuk Pariwisata, Jadikan Rawa Pening Destinasi Wisata Dunia

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi & Mafia Hukum DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan bahwa upaya bersih-bersih memang harus dilakukan dari dalam terlebih dahulu. “Sehingga nanti calon-calon yang maju adalah yang amanah, kami lebih dulu (bersih-bersih) dari partai yang lain,” tutur Didi.

Putra Menkum HAM Amir Syamsuddin ini juga ingin menegaskan bahwa para golongan muda ikut mendukung upaya penyelamatan yang dilakukan SBY. “Selama ini kok generasi tua saja yang ingin lakukan penyelamatan, ini sebagai bukti bahwa kita (golongan muda) ingin PD jadi yang terdepan melawan korupsi,” lanjutnya.

Menurutnya, penyakit korupsi yang sudah menggerogoti banyak partai dan juga rekan-rekannya sesama PD harus dibasmi dimulai sejak dalam diri masing-masing. “Sebagaimana kita ketahui, korupsi terjadi di sejumlah partai, termasuk teman-teman kami juga, membersihkan diawali dari dalam diri sendiri, kemudian baru secara nasional,” tutupnya.

Detik

 

BAGIKAN