Raskin Dilarang Dibagi Rata

Raskin Dilarang Dibagi Rata

299
ilustrasi

SUKOHARJO- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo menegaskan, distribusi beras untuk rakyat miskin (Raskin) tidak boleh menggunakan sistem bagi rata. Raskin hanya boleh diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sukoharjo.

Penegasan ini terkait dengan penurunan jumlah RTS di Sukoharjo, dari 61.423 pada 2012 kini turun menjadi 51.168 atau turun sebesar 10.255. Dengan adanya penurunan jumlah RTS, maka dimungkinkan adanya sistem bagi rata.

Kabag Perekonomian Setda Sukoharjo, Priyono menyampaikan, berdasarkan Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis), setiap RTS berhak mendapatkan 15 kilogram/ bulan. “Raskin hanya dapat diberikan kepada RTS. Mereka berhak atas 15 kilogram beras/bulan dengan harga Rp 1.600/ kilogram. Tidak boleh ada warga di luar RTS yang mendapatkan Raskin,” kata Priyono, Kamis (7/2).

Dia menegaskan, Sukoharjo tidak menerapkan sistem bagi rata, di mana  Raskin diberikan kepada semua warga di setiap desa/ kelurahan. Akibatnya, jatah untuk RTS dikurangi. “Tidak boleh seperti itu. Semua harus berdasarkan aturan yang ada. Apalagi ada Laporan Pertanggungjawaban (LPj) dari masing-masing kelurahan,” ujar dia.

Jika nantinya ada kelurahan/ desa menggunakan sistem bagi rata, Priyono menyatakan jika Pemkab tidak mau menanggung risiko. Pertimbangannya, pihaknya sudah memberikan sosialisasi kepada lurah dan camat terkait distribusi Raskin. “Jika dibagi rata, ya mereka harus menanggung risikonya sendiri,”tegasnya.

Mengenai distribusi Raskin pada 2012 lalu, menurutnya sudah sesuai aturan yang ada. Indikasinya, tidak ada laporan mengenai sistem bagi rata. “Selama ini tidak ada laporan. Jadi, aman-aman saja,” katanya lagi.

Bila masyarakat ada yang melihat praktik bagi rata, pihaknya meminta agar melaporkan kepada Pemkab. Dengan begitu, pihak Lurah/Kades dan camat bisa dikontrol. Rencananya, Raskin di Sukoharjo mulai didistribusikan Senin (11/2). Penyalurannya akan diserahkan ke masing-masing kelurahan/ desa. Yang berbeda, Pemkab saat ini menggunakan sistem langsung bayar. Hal ini mengantisipasi penunggakan pembayaran Raskin di beberapa kelurahan. Murniati

BAGIKAN