Rehab Ruang Kelas Menyimpang

Rehab Ruang Kelas Menyimpang

479

Masak pengerjaan seperti itu menelan Rp 90 juta. Padahal, hanya ganti keramik bekas, plafon saja seperti itu.”

Sumarno Budi Pranoto | Anggota Komisi IV DPRD Sukoharjo

TANPA LISTRIK- Jajaran Komisi IV DPRD Sukoharjo berang saat melihat hasil perbaikan gedung dari DAK Pendidikan 2011 di SMPN 2 Weru yang tanpa gembok dan aliran listrik, Rabu (20/2). Joglosemar/ Murniati
TANPA LISTRIK- Jajaran Komisi IV DPRD Sukoharjo berang saat melihat hasil perbaikan gedung dari DAK Pendidikan 2011 di SMPN 2 Weru yang tanpa gembok dan aliran listrik, Rabu (20/2). Joglosemar/ Murniati

SUKOHARJO- Komisi IV DPRD Sukoharjo berang melihat adanya keganjilan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan 2011 dan 2012 yang dinilai tidak sesuai perencanaan. Selain hanya memasang keramik bekas, ruang kelas pascarehab pun tanpa adanya aliran listrik dan gembok.

Realita itu terlihat saat Komisi IV melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke SMPN 3 Weru, Rabu (20/2). Melihat adanya temuan itu, Komisi IV memperkirakan ada pihak yang memanfaatkan bantuan dari APBD Provinsi Jateng itu di luar peruntukannya.

Sekolah tersebut tercatat mendapatkan dana masing-masing Rp 90 juta dari DAK 2011 dan 2012. Namun, kenyataannya penggunaan dananya justru menyimpang. Berdasarkan pengamatan di lapangan, kondisi ruang laboratorium itu terlihat sangat kotor dan pengap. Kunci atau gembok pun tidak ada. Pihak sekolah hanya memasang kayu besar untuk menutup pintu.

Melihat hasil pekerjaan pemborong, anggota Komisi IV, Sumarno Budi Pranoto memperkirakan satu ruang kelas/ laboratorium hanya menghabiskan dana Rp 30 juta. “Lihat saja sendiri. Masak pengerjaan seperti itu menelan Rp 90 juta. Padahal, hanya ganti keramik bekas, plafon saja seperti itu. Bahkan, listrik, gembok dan slot pintu juga tidak dipasang,” kata Budi di sela-sela Sidak, kemarin.

Pihaknya harus menelan kekecewaan pasca mengetahui kasus yang sama. Pasalnya, sehari sebelumnya, tepatnya Selasa (19/2), jajaran Komisi IV menemukan ketidaksesuaian antara pengerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)-nya.

Selain di SMPN 3 Weru, wakil rakyat juga mengunjungi SMPN 2 Weru. Di sana pun, mereka memberikan catatan mengenai pengelolaan dana tersebut. Wakil Ketua Komisi IV, Sukadi Budi Martono mengkritisi sistem swakelola dalam penggunaan DAK. Berdasarkan penuturan dari pihak sekolah, DAK 2012 mengucurkan dana masing–masing Rp 90 juta untuk laboratorium IPA dan Bahasa. Hanya saja, sistem swakelola itu hanya diberlakukan bagi tenaga kerja.

“Yang namanya swakelola itu, semuanya mulai dari tenaga, material dan lainnya itu langsung diserahkan ke pihak sekolah. Lha ini kok sekolah hanya mendapatkan dana untuk membayar tenaga kerja. Sedangkan material semuanya diatur oleh Dinas Pendidikan (Disdik),” ujar Budi.

Untuk itulah, pihaknya akan menggelar hearing dengan Disdik dan semua kepala sekolah. “Besok (hari ini) akan kami gelar hearing soal DAK. Kami akan minta penjelasan dari Disdik dan sekolah,”  katanya lagi.

Sementara Kepala SMPN 3 Weru, Samino mengaku kurang mengetahui tentang gembok dan keramik. Saat dimintai RAB dan Laporan Pertanggungjawaban (LPj), pihaknya berkilah jika semuanya dipegang oleh bendahara yang saat itu berada di luar kota. Murniati

BAGIKAN
  • bayu

    kan alasan klasik dilontarkan dari kepsek,Iya seperti itu kerjaan pegawai negri yg mata duwitan,sy tidak kaget.. Kalau mau bersih tanpa korupsi, ya tinggal tendang saja pelaku2 tersebut, kalau mau pembuktian,tinggal audit saja dengan rinci&detail penggunaan dana anggaran tersebut termasuk penyedia material nya,sesuaikan harga..
    Simple sih sebenarnya, TINDAK TEGAS, SANKSI PECAT& PIDANA,biar pada kapok