Rekanan Proyek Masjid Agung Didenda Rp 475 juta

Rekanan Proyek Masjid Agung Didenda Rp 475 juta

526
Proyek Masjid Agung Klaten
Proyek Masjid Agung Klaten

KLATEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten memberikan penalti berupa denda sebesar Rp 475 juta kepada PT Jati Karya Megah Laksana yang menjadi rekanan proyek Masjid Agung tahap pertama. Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas Perkerjaan Umum (DPU) Klaten, Anhmad Wahyudi, mengatakan denda tersebut diberikan kepada rekanan karena terlambat menyelesaikan proyek Masjid Agung tahap pertama.

Menurutnya, angka Rp475 juta tersebut merupakan lima persen dari total nilai anggaran pembangunan Masjid Agung tahap I sebesar Rp 9,5 miliar. “Meski penyelesaian pembangunan mencapai target, namun rekanan tetap dikenai denda karena molornya pengerjaan,” paparnya saat ditemui wartawan, Senin (18/2).  Ia menjelaskan, sesuai dengan kontrak PT Jati Karya Megah Laksana diharuskan menyelesaikan pembangunan Masjid Agung hingga 79 persen pengerjaan bangunan pada akhir Desember lalu. Namun pada tenggat waktu, pihak rekanan mengajukan perpanjangan waktu dan dikabulkan hingga 50 hari setelah batas waktu. “Seharusnya rekanan Masjid Agung menyelesaikan pembangunan pada akhir Desember lalu. Dan kami mengabulkan permintaan rekanan untuk perpanjang masa pengerjaan hingga 50 hari,” ujar Ahmad Wahyudi.

Baca Juga :  Tjokro Hotel Klaten, Upacara Sembari Mengenalkan Ikon Lurik Klaten

Sebagai konsekuensinya, rekanan siap menanggung denda seperti tertera dalam peraturan. Adapun denda tersebut sebesar lima persen dari anggaran pembangunan sebesar Rp 9,5 miliar. “Per hari, denda yang harus ditanggung rekanan sekitar Rp 9,5 juta. Total denda yang harus dibayarkan mencapai Rp475 juta,” tambah Ahmad. Lebih lanjut Ahmad menjelaskan, mekanisme pembayaran denda tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan tim anggaran. Apakah akan menggunakan pembayaran dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) lanjutan atau menunggu di APBD perubahan. “Selain dengan tim anggaran, dua alternatif ini juga sudah kami sampaikan kepada bupati,” jelas Ahmad.

Baca Juga :  Tjokro Hotel Klaten, Upacara Sembari Mengenalkan Ikon Lurik Klaten

Sementara itu, Kepala DPU Klaten Tajudin Akbar menambahkan, denda yang diberikan kepada rekanan merupakan sikap tegas dari Pemkab Klaten terhadap rekanan yang tidak dapat menyelesakan pekerjaan tepat waktu. Harapannya, kasus ini bisa memberikan efek jera dan tidak terulang pada pelaksanaan proyek lainnya. “Kami tentu akan mengevaluasi semua rekanan yang sudah mengerjakan proyek pemerintah. Ini masukan bagi kami agar ke depan tidak terulang,” urai Tajudin.

Angga Purnama

 

BAGIKAN