Rekrutmen Honorer Pusat-Daerah Marak

Rekrutmen Honorer Pusat-Daerah Marak

277

Perekrutan honorer di daerah hanya berbeda istilah agar aman dari jeratan pasal, seperti tenaga kontrak, job training , dan bahasa lainnya.

ilustrasi
ilustrasi

SRAGEN—Ketua Dewan Pembina Persatuan Honorer Sekolah Negeri Indonesia (PHSNI), Alip Purnomo menangkap indikasi adanya praktik rekrutmen tenaga honorer terselubung di hampir semua lini dari pusat hingga daerah. Oleh karenanya, ia mendesak agar pemerintah pusat dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) lebih tegas lagi dalam merumuskan aturan terkait nasib dan hak para tenaga honorer.

“Kalau mau jujur, dari kementerian sampai di daerah, masih banyak merekrut tenaga honorer. Hanya saja sekarang mereka memakai istilah lain. Entah pakai tenaga kontrak, job training, atau bahasa lain yang penting tidak kena pasal. Realitanya memang begitu,” paparnya via telepon, Rabu (13/2).

Baca Juga :  Satu Lagi Tersangka Sindikat Rampok Pembunuh Sopir di Alas Karet Kedawung, Sragen Ditangkap. Temuan Barang Buktinya Mengejutkan

Padahal, katanya, Peraturan Pemerintah (PP) maupun UU mulai dari PP 48/2005, yang direvisi menjadi PP 43/2007 hingga revisi terakhir menjadi PP 56/2012, sudah tegas melarang adanya rekrutmen segala bentuk tenaga honorer sejak pendataan terakhir Desember tahun 2005. Ia menilai beberapa kementerian serta daerah banyak yang menabrak aturan itu.

Atas dasar itulah, ia pun mendesak pemerintah segera merumuskan peraturan yang mengakomodasi kepentingan honorer secara komprehensif. Mulai dari rekrutmennya, hak dan kewajibannya, serta kesejahteraannya secara jelas. Selama ini, aturan tentang honorer dinilai masih merugikan karena tidak ada standar gaji, masa depan yang jelas, sementara realitanya banyak tenaga honorer yang mengabdi puluhan tahun.

Termasuk kebijakan pengangkatan honorer kategori 2 (K2), menurutnya, juga tidak perlu dilakukan tes karena tak ubahnya hanya menjadi ladang pembantaian bagi K2. Sebab dampak dari tes, akan ada honorer yang tereliminasi sedangkan nasib mereka tidak pernah diatur lagi.

Baca Juga :  Usai Adipura dan Budhipraja, Kabupaten Sragen Raih Penghargaan Inagara

Senada, Ketua DPRD Sragen, Sugiyamto juga mendesak pemerintah menghapuskan seleksi atau kuota untuk pengangkatan honorer K2. Sebaliknya, pemerintah seharusnya mengakomodasi semua yang terdata mengingat faktanya mereka sudah lama mengabdi dan kinerjanya juga setara dengan yang berstatus PNS.

Berdasarkan data di BKD Sragen, jumlah honorer K2 yang terdata hasil pendataan tahun 2005 adalah 2.105 orang. Merekalah yang akan diproyeksikan untuk mengikuti seleksi tertulis yang oleh Kemenpan diwacanakan digelar Juli mendatang. Wardoyo

BAGIKAN