JOGLOSEMAR.CO Daerah Jogja Ribuan PKL Malioboro Tak Berizin

Ribuan PKL Malioboro Tak Berizin

492
BAGIKAN
antarafoto-malioboro-jogja
antarafoto

JOGJA-Sejak tahun 2006, tercatat ribuan PKL di kawasan Malioboro tidak memiliki izin berdagang. Pasalnya izin berdagang yang mereka miliki mati alias tak berlaku.

Rudiarto, Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Kota Jogja berharap proses verifikasi perizinan untuk pedagang kaki lima di kawasan Malioboro segera dilaksanakan agar para pedagang segera memperoleh izin. “Banyak di antara PKL kawasan Malioboro yang tidak lagi memiliki izin berdagang. Karena izinnya sudah habis dan belum bisa melakukan perpanjangan akibat aturan yang berubah. Ada yang izinnya sudah habis sejak 2006,” kata Rudiarto, Rabu (27/2).

Menurut dia, proses pengurusan izin PKL di kawasan Malioboro kini ditangani langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro. Pemerintah Kota Yogyakarta sudah menyiapkan tim yang terdiri dari sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang akan melakukan verifikasi terhadap pengajuan perizinan dari PKL di kawasan Malioboro.

“Dari aturan yang ada, maksimal 14 hari setelah pengajuan perizinan, maka tim akan melakukan verifikasi. Kami harapkan, mulai Maret sudah ada verifikasi yang dilakukan meskipun bertahap,” ucapnya.

PKL Malioboro, lanjut Rudiarto, sebenarnya sudah mengajukan permohonan perizinan sejak 2012, namun masih banyak blanko yang harus dikembalikan karena belum memenuhi syarat. Berdasarkan data dari DPD APKLI Kota Yogyakarta, jumlah PKL di kawasan Malioboro diperkirakan mencapai sekitar 2.500 pedagang baik pedagang makanan atau cinderamata.

Sementara itu, Syarif Teguh, Kepala UPT Malioboro mengatakan, berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010, jumlah PKL di Malioboro tidak boleh bertambah dan pihaknya sudah melakukan pendataan sejak 2012. “Data tersebut kemudian akan kami kunci sebagai basis data pemberian izin untuk PKL. Pendataan tersebut juga merupakan upaya untuk penataan PKL agar sesuai dengan izin yang dikeluarkan,” katanya.

Malioboro adalah kawasan khusus, lanjut Syarif, sehingga proses pemberian izin untuk PKL pun berbeda dengan kawasan lain, yaitu harus didasarkan atas rekomendasi tim dari SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta. “Nantinya, tim juga akan menentukan titik mana yang boleh dan mana yang tidak boleh digunakan untuk berjualan. Terkadang di lapangan ada perbedaan persepsi terkait lokasi berdagang,” ungkapnya.

Berdasarkan pendataan dari UPT Malioboro, jumlah PKL di Malioboro berdasarkan paguyuban terdiri dari 100 anggota untuk paguyuban lesehan, paguyuban angkringan 100 anggota, dan Tridarma sebanyak 900 anggota serta paguyuban-paguyuban lain.

Antara