Satwa Disita, Bupati Anggap Rancu

Satwa Disita, Bupati Anggap Rancu

392
Danar Rahmanto

WONOGIRI-Bupati Wonogiri Danar Rahmanto  melihat penarikan 12 satwa di Objek Wisata Waduk Gajah Mungkur (WGM) rancu. Pasalnya, saat memasukkan satwa ke objek wisata tersebut, telah berdasar Surat Angkut Tanaman dan Satwa Dalam Negeri (SATSDN) yang dikeluarkan oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah (Jateng).

“Itu yang kami lihat rancu. Apakah adanya SATSDN itu tidak bisa menjadi dasar adanya izin? Juga sudah ada BAP kesiapan kandang penerima satwa dari BKSDA yang akan menerima satwa. Pada saat itu pihak BKSDA juga menyaksikan penerimaan satwa itu (di waduk-red),” jelas Bupati, Kamis (7/2).

Baca Juga :  Pemkab Wonogiri Luncurkan KIA

Surat tanda penyaksian penerimaan itu pun ditandatangani BKSDA dan dikirim kembali ke BKSDA Jateng. “Dengan kondisi seperti itu apa tidak bisa jadi dasar untuk tidak menyita satwa? Tapi secara prinsip akan kita urus secepatnya karena satwa-satwa itu, khususnya gajah, sudah menjadi ikon waduk. Warga tentu merasa kehilangan,” lanjutnya.

Terpisah, Kepala Seksi Konservasi Wilayah I BKSDA Provinsi Jateng, Johan Setiawan mengatakan surat izin itu memang mutlak harus ada untuk mengangkut satwa dilindungi. Sama halnya dengan izin angkut kayu dari satu wilayah ke wilayah lain.

“Namun tidak bisa menjadi dasar izin, karena yang diatur di PP ini harus ada Lembaga Konservasi di Wonogiri. Taman Satwa pun di waduk itu belum bisa dibilang ada, karena setelah PP  Nomor 8 Tahun 1999 keluar maka hanya Lembaga Konservasi yang boleh memperagakan satwa dilindungi. Semua ranah pusat, kita hanya sebatas rekomendasi,” terang dia.

Baca Juga :  Koramil Pracimantoro Bangun Kamar Mandi untuk Warga Kurang Mampu

Ditambahkan, saat Pemkab ingin mengambil kembali satwa-satwa tersebut, pihak BKSAD siap memfasilitasi. “Kalau misalnya ada pihak yang keberatan diambil lagi karena lama merawat, kami akan bantu fasilitasi menyelesaikan. Yang jelas biaya selama dititipkan itu didanai pusat. Untuk Lembaga Konservasi harus berbadan hukum dan tidak bisa perseorangan,” katanya. Eko Sudarsono

BAGIKAN