JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Skandal Upeti Goyang Proyek Galian C

Skandal Upeti Goyang Proyek Galian C

390
BAGIKAN

Selain kompensasi untuk warga dan kampung, pengelola backhoe juga sudah memenuhi uang perlindungan dan pengamanan sebesar Rp 1 juta per bulan kepada Kades Ketro, Ahmad Saiman.

POLEMIK DAN UPETI- Keberadaan mesin back hoe di lokasi penambangan tanah urug di lahan milik warga Karangtalun, Tanon memicu polemik dan kontroversi salah satunya terkait setoran upeti ke pihak perangkat desa setempat.  Wardoyo
POLEMIK DAN UPETI- Keberadaan mesin back hoe di lokasi penambangan tanah urug di lahan milik warga Karangtalun, Tanon memicu polemik dan kontroversi salah satunya terkait setoran upeti ke pihak perangkat desa setempat. Wardoyo

SRAGEN—Praktik penambangan tanah uruk atau galian C di sejumlah wilayah digoyang skandal upeti ke perangkat desa di lokasi penggalian. Salah satu pengelola backhoe CV Sumber Pangan, Ketro, Tanon mengungkap ada aliran upeti sebesar Rp 1 juta per bulan yang digelontorkan ke kepala desa (Kades) dengan bahasa sebagai uang perlindungan dan pengamanan.

Pengelola backhoe CV Sumber Pangan, Endro Wahyono (37), warga Gabugan, Tanon mengatakan terpaksa buka suara karena kecewa dengan sikap Pemerintah Desa (Pemdes) Ketro yang dianggap turut andil terjadinya pemutusan kontrak antara pengelola dengan 11 warga pemilik lahan yang dikeruk di Dukuh Karangtalun.

Menurutnya, dalam kontrak kesepakatan bermateri yang dibuat 1 Januari 2012 lalu antara perwakilan warga, Suparno dan pemilik CV, Tugimin, pengerukan lahan warga disepakati selama lima tahun dengan serangkaian kompensasi. Namun, baru enam bulan beroperasi, mendadak backhoe miliknya dilarang beroperasi dengan alasan permintaan petani.

“Padahal, kompensasi pengerasan jalan seperti yang ada pada surat pernyataan tanggal 7 Mei 2012, sudah kami realisasi. Jembatan cor juga sudah kami buat dengan dana Rp 40 juta. Lalu kesepakatan dana kas untuk jalan Dukuh Pilangsari dan Tegalrejo sebesar Rp 5 juta per tahun juga kami patuhi,” ujarnya didampingi pemilik CV, Tugimin, Kamis (21/2).

Pemutusan kontrak sepihak itu terjadi sekitar sepekan silam. Alasan dari desa, pengelola dianggap tidak bisa memenuhi permintaan kenaikan harga imbalan dari Rp 500 per rit menjadi Rp 4.000 per rit. Padahal kesepakatan awal, warga tidak menuntut ganti rugi yang penting jadi sawah kembali.

Endro juga membeberkan selain kompensasi untuk warga dan kampung, pihaknya juga sudah memenuhi uang perlindungan dan pengamanan sebesar Rp 1 juta per bulan kepada Kades Ketro, Ahmad Saiman, sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat juga pada 7 Mei 2012.

Ia juga memprotes kemunculan satu unit backhoe baru yang beroperasi sejak beberapa hari lalu. Padahal pihak kecamatan menyatakan operasional ditutup sambil menunggu pembahasan dengan warga.

Kades Ketro, Ahmad Saiman mengatakan penghentian itu dikarenakan ada indikasi pengelola tidak bisa memenuhi permintaan kenaikan harga imbalan tanah dari petani. Ia juga membenarkan jika dirinya yang mengoordinir warga hingga mendapat kompensasi dana pemeliharaan jalan. Namun soal surat pernyataan terkait aliran upeti pengamanan kepada Kades sebesar Rp 1 juta per bulan, ia menjawab ada dana Rp 3 juta per tahun tapi untuk desa.

Camat Tanon, Sardjoko mengaku akan mengumpulkan kembali warga, pihak desa dan pengelola untuk membahas masalah itu. Namun soal upeti ke Kades dan munculnya backhoe baru, ia mengaku belum tahu karena ia baru menjabat di Tanon 30 Januari lalu. Wardoyo