JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Solo Belum Nyerah soal Air Cokro : Dipanggil Provinsi Minta Bukti Tertulis

Solo Belum Nyerah soal Air Cokro : Dipanggil Provinsi Minta Bukti Tertulis

259

BALAIKOTA-Pemkot Solo memenuhi pangilan Provinsi Jawa Tengah terkait penyelesaian status air Cokro Tulung, Senin(4/2).

Sekda Solo, Budi Suharto, menyatakan, dalam panggilan kemarin, Pemkot tidak akan menyerah dengan keputusan status air Cokro sebagai air bawah tanah, yang dinyatakan secara lisan oleh Sekda Provinsi Jawa Tengah, Hadi Prabowo, beberapa waktu lalu.

”Undangan Provinsi siang ini (kemarin). Pemkot membawa tim yang terkait persoalan Cokro seperti Direktur PDAM, akan kita ajak ke Semarang,” ujar Budi, sebelum berangkat ke Semarang, kemarin.

Konsekuensi pernyataan Sekda Provinsi itu adalah, Pemkot Solo harus membayar retribusi ke Pemkab Klaten, sebagai pemilik air Cokro. Beda halnya, jika status air Cokro sebagai air permukaan, sehingga retribusi Pemkot disetorkan ke Provinsi.

Menurut Budi, Pemkot akan ngotot, bahwa, air Cokro merupakan air tanah.  Kecuali, sudah ada

bukti hitam di atas putih, jika air Cokro memang benar sebagai air tanah, bukan air permukaan.

”Sudah lama kita minta bukti tertulis hitam di atas putih soal Cokro. Bukti itulah yang bisa jadi acuan untuk Pemkot dalam mengambil langkah,” katanya.

Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, membenarkan, kemarin, tim Pemkot berangkat ke Provinsi yang dipimpin Sekda Budi Suharto. Menurutnya, Pemkot siap menghormati apa pun keputusan Pemerintah Provinsi. ”Kalau sudah ada hasil resmi, Pemkot baru bicara jauh termasuk soal kontrubusi,” katanya.

Terpisah, Direktur PDAM Solo, Singgih Tri Wibowo, mengatakan, sebagai Direktur PDAM, dia memang diajak Sekda ke Semarang untuk membahas masalah air Cokro Tulung. ”Saat ini tidak ada kesepakatan apapun soal air Cokro. Meski demikian kami mengakui akan ada beberapa pembaruan dalam kesepakatan mendatang,” katanya.

Kata Singgih, keputusan mengenai air Cokro dipastikan menguntungkan pihak Pemkab Klaten. Akan tetapi, pihaknya tidak masalah, selama ada aturan dan bukti tertulis yang jelas. Muhammad Ismail 

BAGIKAN