Tambah Upah untuk Cegah Pungli Tuai Kritik

Tambah Upah untuk Cegah Pungli Tuai Kritik

199
ilustrasi

KARANGASEM-Adanya usulan kenaikan dana operasional atau tambahan penghasilan (Tamsil) bagi camat dan lurah, dinilai bukan solusi untuk menghentikan praktik pungutan liar (Pungli).

Alasannya, optimalisasi kinerja pelayanan masyarakat itu, tidak dipengaruhi oleh tunjangan, melainkan sudah menjadi tanggung jawab pejabat publik. ”Jangan sampai alasan penghasilan itu menjadi faktor utama melakukan Pungli yang tidak sesuai dengan Perda itu. Apalagi anggaran yang ada saat ini, tidak memungkinkan untuk menambah penghasilan mereka,” kata Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto, Rabu (6/2).

Menurutnya, dalam pengelolaan keuangan, sudah diatur hak-hak PNS sesuai UU  33 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)  13 Tahun 2007. Di mana secara detail, peruntukan anggaran tidak memungkinkan adanya tambahan penghasilan.

”Yang lebih penting itu BKD maupun Inspektorat mengoptimalkan kinerja PNS. Kualitas PNS itu harus dibenahi, jadi bekerja melayani masyarakat tidak berdasarkan tunjangan saja. Kan dulu juga pernah ada kenaikan tunjangan,” katanya.

Baca Juga :  Puan Ingatkan Pentingnya Revolusi Mental

Pengoptimalan kinerja PNS itu, lanjut dia, juga harus diimbangi dengan kedisiplinan PNS. Adanya Pungli pengurusan surat waris terhadap warga yang terekspos media, katanya, telah membuat citra buruk untuk Kota Solo. Dia tetap mendesak pemberian sanksi terhadap oknum camat dan lurah yang terlibat Pungli itu.

”Menaikkan tambahan penghasilan, bukan solusi.  Bahkan, tidak mendidik  PNS. Itu bukan jaminan, tidak akan ada pungli lagi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Solo, YF Sukasno, menyatakan, tidak masalah dengan usulan tambahan penghasilan untuk mengatasi munculnya Pungli. Meski, dia juga tidak menjamin, solusi itu bisa mencegah praktik Pungli tidak terulang.

Baca Juga :  Baru Sehari Dibuka, Kunjungan ke Museum Keris Masih Sepi

”Kalau saya tidak masalah kenaikan tunjangan untuk 51 lurah. Mengingat lurah itu sebagai ujung tombak Pemkot di masyarakat.  Tapi kenaikan operasional itu harus ditandai dengan tidak ada Pungli,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini besaran tunjangan operasional lurah Rp 1,2 juta/bulan. Sedangkan camat Rp 2,3 juta/bulan. Dana itu untuk operasional pelayanan ke masyarakat. ”Kan lurah dan camat itu harus dekat dengan masyarakat dan harus siap 24 jam. Tapi mereka juga harus berpegang pada aturan yang ada dengan memberikan pelayanan sebaik dan semaksimal mungkin ke masyarakat.”

Sebelumnya diberitakan Joglosemar, Rabu(6/2) Sekda Budi Suharto mengusulkan penambahan penghasilan untuk lurah dan camat sebagai solusi mencegah Pungli. Menurutnya, Pungli muncul, karena kesejahteraan lurah dan camat kurang. Ari Welianto

BAGIKAN