Tower Majasto Disegel

Tower Majasto Disegel

507

5 Tower Ilegal Masih Beroperasi

Kalau perizinan tak diurus, Satpol PP siap merobohkannya.

DISEGEL- Satpol PP, Dishubinfokom, dan DPU Sukoharjo menyegel tower BTS yang tidak berizin di Majasto, Tawangsari, Rabu (13/2). Joglosemar/ Murniati

SUKOHARJO- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi (Dishubinfokom) serta Dinas Pekerjaan Umum (DPU), akhirnya menyegel tower BTS yang tidak berizin di Majasto, Tawangsari, Rabu (13/1). Meski demikian, masih ada lima tower lainnya yang belum memiliki izin dan belum disegel.

Kabid Penegak Perda Satpol PP Sukoharjo, Herdis K Wijaya langkah tersebut sebagai tindak lanjut dari agenda hearing dengan Komisi I DPRD Sukoharjo, Selasa (12/2). “Karena memang tidak ada izin maka tower di Majasto ini disegel,” kata dia di lokasi pembangunan tower.

Penyegelan itu dibuktikan dengan pemasangan garis Perda di lokasi tersebut. Selanjutnya, Satpol PP meminta kepada warga untuk menjaga area itu agar tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh pemilik menera telekomunikasi salah satu provider itu. Apabila nekat, imbuhnya, warga diharapkan melapor ke Satpol PP.

Baca Juga :  Upacara HUT ke-72 RI dan ke-51 Sritex, Wujudkan Karya Indonesia untuk Dunia

Sementara itu, Kepala Satpol PP, Sutarmo menegaskan, sebelum melakukan penyegelan, pihaknya sudah meminta agar pemilik tower untuk menghentikan aktivitas di sana. Pasca-tahapan itu, barulah Satpol PP bekerja sama dengan Dishubinfokom dan DPU melakukan penyegelan. Pertimbangannya, pemilik tower telah melanggar Perda Nomor 8 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi.

Dia memaparkan, pemilik tower diwajibkan memenuhi semua perizinan sebelum mendirikan bangunan hingga operasionalisasinya. Izin tersebut mencakup izin prinsip bangunan, izin lokasi dan izin penggunaan pemanfaatan tanah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi dan izin gangguan (HO). Kalau perizinan tak diurus, Satpol PP siap merobohkannya.  “Kalau tidak mengurus izin maka Satpol PP tidak segan melakukan penyegelan atau memidanakan pengelola dan siap secara tegas merobohkan tower,” ujar Sutarmo.

Baca Juga :  Sumur Dalam Disiapkan Antisipasi Kekeringan di Sukoharjo

Terpisah, Komisi I DPRD Sukoharjo menyebutkan, sebanyak lima tower yang tidak berizin dan masih beroperasi. Kelima menara telekomunikasi itu terdapat di Daleman, Kedungwinong, dan Pondok, Kecamatan Nguter; Kedungjambal Kecamatan  Tawangsari, serta Begajah Kecamatan Sukoharjo.

Ketua Komisi I DPRD Sukoharjo, Suryanto mendesak kepada eksekutif untuk tegas dan menindak pemilik tower yang belum memenuhi izin. Dia menyebutkan, masalah tower bukan hanya karena sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja, tetapi Perda harus segera ditegakkan. “Kalau dilihat dari awal hingga akhir, ini jelas pelanggaran pidana. Padahal ancamannya bisa kurungan tiga bulan dan denda Rp 50 juta,” ujar dia. Murniati

BAGIKAN