Tradisi Pungli Camat-Lurah Tamat

Tradisi Pungli Camat-Lurah Tamat

430
ilustrasi

BALAIKOTA-Sekda Solo, Budi Suharto, menegaskan, tradisi pungutan liar (Pungli) pengurusan surat waris yang dilakukan oknum camat dan lurah, dihentikan.

Jika ada warga tidak dilayani camat dan lurah, karena tidak membayar pungutan diminta melapor. ”Penarikan biaya pengurusan surat ahli waris yang dilandasi dari konsensus harus dihapus saat ini juga, kata Sekda, Selasa(5/2).

” Jika mendapati ada warga tidak mau membayar dan tidak dilayani, silakan laporkan. Karena itu melangar janji sumpah (lurah dan camat) sebagai PNS,” katanya lagi. Sekda berujar, munculnya Pungli itu, kemungkinan salah satunya disebabkan kurangnya kesejahteraan lurah dan camat.

Dari pertimbangan itu, Pemkot Solo mewacanakan untuk menaikan pemberian tambahan penghasilan (Tamsil) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tingkat kelurahan dan kecamatan. Tujuannya, untuk menghentikan tradisi praktik Pungli.

Baca Juga :  Pemkot Mutasi Puluhan PNS Pekan Depan, Ini Penjelasan Walikota

”Bisa saja tingkat kesejahteraan mereka berkurang. Hingga akhirnya mereka nekat melakukan apapun, termasuk Pungli. Ini pemicunya,” ujar Budi.

Dalam pemeriksaan Inspektorat,  kata Budi, camat dan lurah, mengungkapkan praktik Pungli pengurusan surat waris tanah telah berlangsung bertahun-tahun. Selain akan membina PNS, Pemkot juga mempertimbangkan untuk menaikkan besaran Tamsil.

Sekadar diketahui, besaran Tamsil per bulan untuk camat (eselon III/A) adalah Rp 300.000. Sedangkan lurah (eselon IV/A) adalah Rp250.000/bulan. Kendati ada wacana menaikkan tunjangan itu, Sekda menegaskan, sanksi organisasi tetap diproses oleh tim perumus sanksi.

Baca Juga :  Baru Sehari Dibuka, Kunjungan ke Museum Keris Masih Sepi

Wacana itu, juga diklaim untuk menghindari legalisasi pungutan surat keterangan waris melalui produk hukum daerah. Karena, seluruh objek penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak dan retribusi sudah terakomodasi di Perda.

”Sesuai analisis itu, pungutan berdasarkan kesepakatan baru tak perlu dilakukan. Terlebih Pajak dan PAD sudah ada aturan baku hukumnya,” katanya.

Kepala Inspektorat, Untara, menambahkan, hasil pemeriksaan luran dan camat akan selesai pekan ini. Dari pemeriksaan, kata konsensus (kesepakatan) hanya jadi alasan belaka untuk pembenaran melakukan Pungli.  ”Sanksi akan didasari dari tingkat kesalahan yang ditemukan Inspektorat dalam melakukan pemeriksaan pada lurah dan camat,”  ucapnya. Muhammad Ismail

BAGIKAN