JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Tunjangan Sertifikasi Guru Melonjak Rp 52 Miliar

Tunjangan Sertifikasi Guru Melonjak Rp 52 Miliar

403
BAGIKAN

Dari total Rp 219 miliar tunjangan sertifikasi, 96 persen atau sekitar Rp 212 miliar di antaranya diperuntukkan bagi guru yang sudah memegang sertifikasi.

ilustrasi
ilustrasi

SRAGEN—Anggaran untuk membayar tunjangan sertifikasi guru di lingkungan Pemkab Sragen melonjak tajam yakni mencapai Rp 52 miliar. Jika tahun 2012 lalu, alokasi tunjangan sertifikasi menyedot Rp 167 miliar, tahun 2013 ini naik menjadi Rp 219 miliar.

Berdasarkan data di Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Sragen, tunjangan sertifikasi guru sebesar Rp 219 miliar tersebut diperuntukkan tidak hanya bagi guru PNS  yang sudah bersertifikasi, namun juga bagi yang belum bersertifikasi.

Plt Kepala DPPKAD Sragen, Untung Suhartono, mengatakan kenaikan alokasi tunjangan sertifikasi guru tahun ini memang cukup signifikan. Jika dipersentase, ada kenaikan sekitar 30 persen lebih dari alokasi tahun lalu. “Naiknya sekitar Rp 52 miliar. Tahun lalu total hanya Rp 167 miliar, tahun ini mencapai Rp 219 miliar,” paparnya, Minggu (10/2).

Dari total Rp 219 miliar itu, 96 persen atau sekitar Rp 212 miliar di antaranya diperuntukkan bagi guru yang sudah memegang sertifikasi. Alokasi ini juga melonjak cukup tajam dari tahun lalu yang hanya Rp 156 miliar. Sebaliknya, untuk tunjangan bagi guru non-sertifikasi cenderung menurun. Jika tahun lalu alokasinya mencapai Rp 10 miliar, tahun ini justru berkurang menjadi Rp 6,7 miliar.

Untuk tahun anggaran 2013 ini, jumlah penerima tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi mencapai 6.783 guru. Rinciannya 5.266 orang sudah bersertifikasi dan 1.517 sisanya non-sertifikasi.

Lebih lanjut, Untung menjelaskan karena sumber dananya langsung dari APBN pusat, maka pencairannya juga tergantung turunnya dana. Teknis pencairannya, dari pusat dana turun terlebih dahulu ke kas daerah, baru kemudian ditransfer ke bendahara Dinas Pendidikan. Selanjutnya, dari bendahara kemudian ditransfer ke rekening masing-masing guru penerima.

“Jadi alokasi itu baru angka perencanaan, kalau anggarannya nunggu turun dulu dari pusat. Biasanya turun tiga bulan dulu. Paling cepat untuk tahap pertama turun antara bulan Maret-April. Tapi pernah juga per semester. Yang jelas begitu dana turun dari pusat langsung kita droping ke Dinas Pendidikan,” tandasnya. Wardoyo