Usulan E-KTP Gratis Masih Dilema

Usulan E-KTP Gratis Masih Dilema

580
ilustrasi

WONOGIRI-Permintaan Bupati Wonogiri agar menggratiskan biaya pembuatan e-KTP, lantaran belum ada aturan di atasnya, masih menjadi dilema bagi dinas terkait. Selain karena telah ada Perda tentang Administrasi Kependudukan, biaya cetak dan blangko nantinya akan diserahkan ke masing-masing Pemda/Pemkot.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Hernowo Narmodo mengatakan selain itu masih dibingungkan pula dengan peraturan presiden terkait e-KTP yang terus mengalami perubahan. Hal ini membuat pihak dinas juga terkendala jika ingin melakukan pembahasan mengenai gratis tidaknya pembuatan e-KTP.

“Saat ini pencetakan masih dilakukan pusat. Bila nanti pusat sudah menyatakan pencetakan ditanggung Pemda/Pemkot tentu kita butuh biaya untuk pengadaan blangko kosong dan biaya pembelian tinta, serta biaya perawatan dan operasional pembuatan e-KTP. Masih membuat kami juga bingung jika harus gratis. Terlebih Perda tentang Administrasi Kependudukan baru efektif tahun 2012 lalu dimulai,” jelasnya, Minggu (3/1).

Baca Juga :  Bupati Wonogiri Raih Penghargaan Wredatama Nugraha

Perpres sendiri setidaknya sudah mengalami sebanyak empat kali perubahan. Sifatnya yang dinamis tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan kembali. Hal ini pula yang dapat menghambat pembahasan seandainya Perda Adminduk jadi akan direvisi.

 

“Untuk jaringan komunikasi data SIAK saat ini memang jadi tanggungan dari APBN. Tapi bukan tidak mungkin nanti pusat juga menyerahkan ke Pemda. Terkait software dan hardware juga belum jelas apakah nanti menjadi tanggungan APBN terus atau tidak,” tambahnya.

Dengan kata lain, imbuhnya, Perda yang kini telah ada adalah berdasarkan pada Perpres tadi. Jika sewaktu berubah maka Perda tentu menyesuaikan. “Terlepas dari itu, pembuatan e-KTP gratis tentu bukan hal yang tidak mungkin jika memang APBD Wonogiri mampu menanggung biaya operasional,” ujarnya.

Baca Juga :  Duh, Pemborong Tersengat Listrik, Terpental dan Tewas

Seperti diberitakan, Bupati Danar Rahmanto menyampaikan gagasan agar e-KTP gratis di setiap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan yang hingga kini masih berjalan. Biaya dalam Perda adalah Rp 30.000 per e-KTP.

Di sisi lain pihak dewan berpendapat perubahan ini akan mengubah isi Perda. Selain itu justru berpotensi membuat pelaksana di lapangan dalam hal ini pihak kecamatan dan desa bingung dengan kebijakan baru tersebut.

“Gratis justru baik, tapi Perda sudah telanjur dilaksanakan. Mengubah juga perlu waktu karena masih harus dibahas bersama DPRD. Kalau memang masih gagasan baiknya jangan disampaikan dulu di umum. Bisa membuat masyarakat bingung,” terang Martanto, wakil rakyat dari Fraksi PDIP.

Eko Sudarsono

 

BAGIKAN